Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Eko Prasojo, mengungkapkan reformasi birokrasi tak bisa dilakukan dalam waktu cepat. Apalagi, Presiden Indonesia Joko Widodo belum terlihat berkomitmen untuk mereformasi birokrasi.
"Presiden harusnya memimpin sendiri reformasi birokrasi dan dipatrikan ke menteri-menteri di pemerintahannya," kata Eko saat ditemui di Jakarta, Jumat (5/6).
"Namun untuk pemerintahan sekarang, saya belum melihat ada komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi," ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Eko menambahkan, perubahan memang tidak mudah dan sulit dilakukan. Dia mengungkapkan ada tiga poin yang harus dilakukan agar reformasi birokrasi bisa dilakukan.
Poin pertama adalah komitmen politik yang bukan hanya diucapkan. "Political commitmen bukan hanya diucapkan tapi harus dipraktekkan," kata Eko.
"Komitmen politik itu artinya jangan meminta apapun pada bawahan jika tak bisa dipertanggungjawabkan," katanya.
Poin kedua adalah soal kejelasan agenda. Menurut Eko banyak agenda yang saat ini sudah dijadwalkan tapi waktunya terbatas, bahkan tidak ada. Maka dari itu, dia mendesak agar agenda perubahan harus dijadwal dengan jelas.
Sedangkan, poin terakhir adalah soal keberadaan orang bersifat reformis di tiap-tiap lembaga. Eko beranggapan sekitar 20 orang di satu lembaga bersifat reformis bisa mempermuda reformasi birokrasi.
"Harus ada itu orang yang memiliki jiwa reformis di setiap lembaga," ujarnya.
(meg)