"Nanti kami lihat dulu sudah dipakai apa belum. Nanti kalau terbukti merugikan pihak lain untuk menguntungkan diri sendiri bisa dipidanakan," kata Tedjo kepada CNN Indonesia di Mapolres Metro Jakarta Timur, Kamis (4/6) malam.
Tidak hanya untuk menikah lagi, Tedjo menduga salah satu motif pelaku pemesan Buku Nikah palsu adalah untuk mendapatkan hak waris. Namun, pihak kepolisian belum bisa memastikan karena belum menemukan fakta tersebut. (Baca juga: Polisi Konfirmasi Buku Nikah Palsu ke Peruri dan Kemenag)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hingga saat ini diduga sudah ada ratusan pelaku pemesan Buku Nikah maupun Akta Cerai palsu. "Tersangka bilang satu minggu bisa ada empat pemesan. Satu bulan bisa 16. Dia sudah beraksi selama 2 tahun," ucap Tedjo. Belum lagi jumlah pemesan Akta Cerai yang mencapai 4-5 orang dalam satu minggu.
ADVERTISEMENT
Dalam melakukan pemanggilan terhadap pelaku pemesan Buku Nikah dan Akta Cerai palsu, pihak kepolisian mengaku harus jeli dan berhati-hati. Sebab, bisa jadi identitas yang tertera juga palsu. "Identitas yang disitu kan belum tentu benar. Bisa jadi alamatnya palsu," ujar Tedjo.
Dalam kasus ini polisi telah membekuk tiga tersangka berinisial N, M, dan G. Mereka merupakan sindikat pemalsu Buku Nikah, Akta Cerai, dan Salinan Cerai Palsu.
Terungkapnya kasus ini bermula dari laporan warga yang merasa curiga karena di rumah N terdapat banyak tumpukan Buku Nikah. (Baca juga: Tersangka Pemalsu Buku Nikah Bekas Petugas Kebersihan KUA)
Dari tangan tersangka, polisi menyita 4 set Buku Nikah palsu untuk suami dan istri, 29 Buku Nikah palsu untuk suami, dan 27 Buku Nikah palsu untuk istri.
Ada juga 7 lembar Akta Cerai palsu untuk suami, 8 lembar Akta Cerai palsu untuk istri, komputer, printer, scanner, bak stempel, tinta stempel, pulpen, steples, ponsel dan puluhan surat lainnya yang biasanya menyertai kelengkapan dokumen nikah. Polisi juga menyita 67 stempel palsu atas nama berbagai macam KUA, salah satunya KUA Pebayuran Bekasi.
Tersangka akan dijerat pasal 263 KUHP dan atau 264 KUHP, dan atau 266 KUHP tentang pemalsuan surat dengan ancaman penjara 6-7 tahun. (Baca juga: Kementerian Agama Minta Bantuan Blokir Situs Jasa Nikah Siri)