TNI Jagokan Mantan Danpuspom Jadi Pimpinan KPK

Jakarta, CNN Indonesia -- Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyatakan, lembaganya tidak akan mencalonkan perwira aktif menjadi bakal calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebaliknya, TNI akan mendukung purnawirawan TNI yang mampu memenuhi persyaratan yang diajukan Tim Panitia Seleksi Pimpinan KPK.

Moeldoko menyebut nama mantan Komandan Pusat Polisi Militer Mayor Jenderal Hendardji Soepandji sebagai sosok matan perwira TNI yang memiliki kemampuan memimpin komisi antirasuah.

Pilihan Redaksi Capim KPK dari Polri dan Militer Harus Siap Mundur PPATK Minta Pimpinan KPK Terpilih Tak Diganggu Kasus Hukum PPATK Pastikan Bantu Telusuri Transaksi Keuangan Capim KPK Temui Kapolri, Pansel Pimpinan KPK Minta Bantuan

"Mantan Danpuspom TNI Pak Hendardji mungkin bisa jadi Ketua KPK. Kapasitasnya ada, integritasnya ada. Kalau perlu Panglima TNI membuat rekomendasi nanti," ujar usai memimpin upacara pembukaan Latihan Penanggulan Antiteror yang dilakukan pasukan khusus TNI di Monumen Nasional, Jakarta, Selasa (9/6).

(Baca: PPATK Minta Pimpinan KPK Terpilih Tak Diganggu Kasus Hukum)

Namun hingga saat ini Moeldoko mengaku belum mendorong Hendardji maupun purnawirawan perwira TNI lainnya untuk mendaftarkan diri ke Tim Pansel Pimpinan KPK.

Lembaganya masih mempertimbangkan siapa-siapa saja yang mereka nilai laik menjadi petinggi KPK. "Sekarang belum, tapi sedang kami pikirkan," ucap Moeldoko.

Pelaksana Tugas Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indriyanto Seno Adji menjelaskan, prajurit TNI dapat menjadi pimpinan lembaga antirasuah jika melepaskan status sebagai tentara. Alasannya, prosedur tersebut telah termaktub dalam aturan perundangan.

(Baca: Tim Pansel Rembukan Masa Depan KPK)

"Sudah dijelaskan bahwa TNI dan KPK memiliki regulasi tersendiri, sehingga seorang TNI yang akan menjadi pegawai di KPK, tentunya akan melepaskan status TNI dan menjadi warga sipil," kata Indriyanto kepada CNN Indonesia, di Jakarta, Senin (1/6).

Merujuk Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, prajurit aktif dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas keprajuritan.

Hendarji merupakan adik kandung mantan Jaksa Agung, Hendarman Soepandji dan kakak kandung dari Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional, Budi Susilo Soepandji. Ia lulus dari jurusan polisi militer AKABRI tahun 1974.

(Baca:PPATK Pastikan Bantu Telusuri Transaksi Keuangan Capim KPK)

Tahun 2012 silam, Hendardji mencoba peruntungannya pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Sayang, ia gugur pada putaran pertama dengan mengantongi 1,98 persen suara. (rdk)