Belitung Kembangkan Pertanian untuk Lepas dari Pertambangan

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah daerah Belitung Timur berencana menggarap sektor pariwisata, pertanian dan perikanan sebagai andalan mata pencaharian warga dan membuat pendapatan daerah semakin stabil. Sektor pekerjaan tersebut rencananya akan menggantikan pertambangan timah yang kini semakin mengancam ekosistem wilayah.

Pendamping penerima dalam Program Keluarga Pelangi (PKP), Mety Wulandari, mengatakan sektor pertambangan timah membuat keadaan ekonomi masyarakat sangat tidak menentu. Warga bisa tiba-tiba kaya, namun beberapa hari kemudian jatuh miskin.

Pilihan Redaksi Mantan Dirjen Minerba Sebut Pemda Tak Mengerti Bisnis Tambang ESDM Cabut 179 Izin Usaha Tambang karena Langgar Aturan Wisata Bangka Belitung Meningkat, Sektor Pertambangan Menurun Daerah Keluhkan Akurasi Data Penduduk Miskin

"Kalau harga timah sedang bagus mereka bisa mendapatkan Rp 500 ribu per minggu bahkan membangun rumah. Namun, kalau tidak bagus, untuk uang makan saja sulit," kata Mety.

Situasi ekonomi warga yang tidak menentu tersebut, katanya, membuat pihaknya kesulitan untuk menentukan siapa saja yang berhak mendapatkan program pemerintah. Mety menilai untuk mendorong warga agar lepas dari ketergantungan pada sektor timah, pemerintah harus gencar menciptakan mata pencaharian alternatif. Hal tersebut menurutnya bisa dilakukan pada bidang peternakan dan perikanan melalui PKP.

Dengan PKP, masyarakat Belitung Timur yang masuk dalam kategori sangat miskin menerima bantuan tunai bersyarat. Syarat tersebut diantaranya, warga tersebut hamil atau mempunyai anak usia sekolah.

Selain itu, untuk mendorong sektor mata pencaharian alternatif, pemda juga memberikan bantuan tambahan berupa 15 bibit ayam sebagai pemicu agar warganya mau berusaha pindah ke sektor peternakan.

"Bibit ayam yang diberikan mungkin masih minim, tetapi ini cukup sebagai langkah awal," kata Mety.

Dalam program PKP, pemerintah juga memberikan bantuan maksimal Rp 3,5 juta per tahun. Namun, Mety menilai tidak cukup sekadar bantuan tunai dan pendidikan. Mental masyarakat sebagai penduduk miskin, dinilainya, juga perlu diubah pemerintah. Sehingga, warga akan lebih percaya diri untuk menjalani pekerjaan baru serta mengikuti latihan keterampilan yang diberikan pemda, seperti berternak.

Julita (36), warga Dusun Sukadamai, Kecamatan Damar, termasuk salah satu warga yang menerima bantuan bibit ayam. Penerima PKP ini memilih untuk mengembangbiakkan ayam. Dia mengatakan sudah perlahan-lahan bisa menternakkan ayam.

"Sekarang sudah besar. Ada 8 ekor di rumah saya," kata dia.

Data Miskin Terkendala

Di sisi lain, Ketua Tim Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Belitung Timur Restuwardi menyayangkan tidak adanya sistem pembaruan data kependudukan dari pemerintah pusat.

Padahal, katanya, pemerintah daerah sangat memerlukan sistem pendataan tunggal dan terpadu untuk menjalankan berbagai program pengentasan kemiskinan di Belitung Timur.

Saat ini, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) telah mengembangkan basis data terpadu (BDT) yang dapat menampilkan 40 persen data penduduk termiskin di Indonesia.

Salah satu rumah warga di Belitung Timur. (CNNIndonesia/ Yohannie Linggasari)

Restu mengapresiasi BDT, namun ia berpendapat seharusnya ada pembaruan data yang lebih efektif dan efisien. BDT yang dikembangkan TNP2K saat ini masih merupakan data 2011.

"Selama ini, BDT diperbarui selama tiga tahun sekali. Sementara, dalam tiga tahun itu data sudah banyak berubah," kata Restu saat ditemui kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Belitung Timur, Selasa (9/6).

Oleh karena itu, ia mengatakan pemerintah daerah tidak boleh tinggal diam, melainkan harus ikut bergerak untuk memperbarui data. "Dengan begitu, pembaruan data terjadi setiap saat. Bukannya tiga tahun sekali dan dimulai dari nol," katanya.

Partisipasi Masyarakat

Speasialis Komunikasi dan Hubungan Luar TNP2K Regi Wahono, Belitung Timur merupakan satu-satunya kabupaten yang melakukan pembaruan data untuk disesuaikan dengan BDT.

"Belitung Timur juga merupakan daerah pertama yang berkomitmen menggunakan BDT untuk dipakai dalam program pengentasan kemiskinan," kata Regi.

Belitung Timur juga menerapkan pelayanan satu pintu penanggulangan kemiskinan, di mana semua pendataan dilakukan oleh TKPK. Data tersebut kemudian dipakai untuk menjalankan program pemerintah, terutama untuk pengentasan kemiskinan.

Masyarakat bahkan didorong untuk aktif memberikan data diri apabila merasa berhak mendapatkan bantuan pemerintah, seperti Raskin atau bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH).

"Ada petugas kami yang melakukan pendataan langsung ke warga dan juga membantu mereka dalam melakukan pendataan ke server kami," katanya.

Restu mengatakan pihaknya menggunakan beberapa indikator untuk menentukan warga yang berhak mendapatkan bantuan pemerintah seperti Raskin dan PKH. "Indikatornya tentu yang objektif, seperti luas rumahnya berapa, anaknya berapa, sekolah atau tidak, dan lainnya," katanya.

Para petugas di lapangan hanya berwenang mengumpulkan data, sementara pemeringkatan kemiskinan warga dilakukan petugas di tingkat kabupaten. "Tujuannya supaya tidak ada subjektivitas dalam penentuan warga miskin. Takutnya ada petugas di lapangan yang punya hubungan darah dengan warga yang disurvei," katanya.

Restu mengatakan bila basis data terpadu berjalan dengan baik, maka program pengentasan kemiskinan akan berjalan efektif karena sasarannya tepat. "Sayangnya, selama ini tiap-tiap dinas masih mencari data sendiri dan menggunakan datanya untuk menjalankan program pemerintah," katanya.

Alat berat beroperasi di area tambang Kulong Kaolin yakni danau yang tercipta akibat kegiatan penambangan kaolin di Desa Perawas, Tanjungpandan, Belitung, Selasa (26/5). (AntaraFoto/ Andika Wahyu)

Hal tersebut, katanya, berdampak pada satu warga bisa mendapatkan banyak program dari pemerintah. Dia berharap ego sektoral antar pemerintah ditiadakan agar target pengentasan kemiskinan semakin efektif.

"Tiap tahun anggaran semakin bertambah untuk pengentasan kemiskinan. Namun, kalau penargetan salah maka tidak akan efektif. Tiap instansi harus bekerja sama, salah satunya dalam pendataan ini. Karena pengentasan kemiskinan adalah tugas bersama-sama," katanya. (utd)