Komisi I DPR: Jet Tempur Malaysia Perlu Dipaksa Mendarat

Jakarta, CNN Indonesia -- Pelanggaran memasuki wilayah udara Indonesia yang dilakukan pesawat tempur Malaysia, sudah kerap terjadi. Agar pelanggaran tersebut tidak terus terjadi, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi pertahanan, intelijen, dan luar negeri, mendesak pemerintah untuk bersikap tegas.

“Itu selalu berulang (pelanggaran). Proses diplomatiknya harus jalan tapi masih tetap begitu. TNI harus ambil sikap tegas kalau begini,” kata anggota Komisi I DPR RI Effendi MS Simbolon kepada CNN Indonesia, Rabu (17/6).

Menurut Effendi, sikap tegas yang dimaksud yaitu berupa tindakan konkret dengan cara menghentikan secara paksa pesawat tempur Malaysia yang melintasi teritorial Indonesia. “TNI bisa membuat paksa pesawat tempur Malaysia mendarat. Dengan pesawat tempur Sukhoi kita,” kata Effendi yang tentunya berharap tidak sampai terjadi pelepasan tembakan.

Pilihan Redaksi Jet Tempur Malaysia Masuk Ambalat, Jokowi Diminta Pakai Drone TNI: Pemerintah Harus Ajukan Protes Diplomatik ke Malaysia TNI Geram, Pesawat Tempur Malaysia Masuk Ambalat 9 Kali Panglima TNI Minta Menlu Protes ke Malaysia soal Ambalat

Effendi menyatakan, pemerintah atau TNI saat ini sudah tidak bisa lagi hanya melakukan cara-cara yang terlalu normatif. “Sekali-kali kita perlu memaksa pesawat tempur Malaysia untuk tunduk,” ujar politikus PDI Perjuangan ini. (Baca: Kemlu RI Sudah 7 Kali Kirim Nota Protes ke Malaysia)

Alat utama sistem persenjataan atau alutsista yang dimiliki Indonesia, kata Effendi, saat ini sudah bisa bersaing dengan Malaysia. “Saya cermati terus peralatan TNI selama ini banyak perkembangan,” tuturnya.

Effendi mengatakan, langkah tegas tersebut perlu diambil bukan semata mengikuti emosi tapi karena memang Indonesia perlu menunjukkan ketegasannya secara nyata. “Tahun 2004 saya ke Ambalat, Malaysia memang perlu diberi tindakan,” ucap dia.

Effendi mengingatkan, kedaulatan wilayah Indonesia yang perlu menjadi perhatian bukan hanya soal daratan tapi udara dan juga lautan. “Yang perlu diperhatikan khusus itu antara lain dari mulai Ambalat sampai Sebatik, itu yang terkait dengan Malaysia,” katanya. (Baca: Dibayangi Jet Malaysia, Ambalat Dicemaskan TNI Lepas dari RI)

Adapun dengan Singapura yang menjadi persoalan yaitu menyangkut perebutan Pulau Nipah. “Sampai sekarang belum dicapai kesepakatan,” ujar Effendi. “Masalah Ambalat sampai Nipah sudah cukup lama kami di DPR mengingatkan kepada pemerintah,” tuturnya.

Sebenarnya, Effendi menambahkan, penguatan untuk penjagaan batas wilayah Indonesia sudah dilakukan seperti penambahan prajurit di kawasan utara Kalimantan dan penguatan sistem radar. Namun nyatanya itu semua belum cukup.

Baca juga: Menlu Kumpulkan Informasi Pelanggaran Udara Malaysia di RI (obs/obs)