Diminta Jokowi Buat Laporan, Menteri Yuddy Tak Was-was

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) dua hari lalu meminta tiap kementerian dan lembaga untuk memberikan dua halaman laporan berisi capaian program dalam enam bulan lalu dan rencana program dalam enam bulan ke depan. Laporan itu ia minta maksimal diselesaikan dalam dua hari.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengaku tidak was-was dengan permintaan itu. Menurut dia, Presiden memerlukan bahan yang komprehensif, yang tidak hanya sekedar dilihat, diperhatikan, dan didengar.

"Tapi Beliau juga perlu evaluasi berdasarkan assessment masing-masing dari menteri. Jadi menteri-menteri itu apa yang sudah dikerjakan enam bulan untuk melihat sama atau tidak dengan yang Presiden nilai," ujar Yuddy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, kemarin.

Yuddy sadar bahwa Presiden tak ingin gegabah dalam memberikan penilaian. Presiden juga ingin tahu tentang apa yang dikerjakan para menteri dalam enam bulan ke depan. "Apakah ada terobosan-terobosan yang sesuai dengan yang diinginkan Presiden dalam rangka meningkatkan kinerja," kata dia.

Pilihan Redaksi Puan dan Tedjo: Menteri Berapor Merah Versi Mahasiswa UI Ruhut Minta Penegak Hukum Usut Fasilitas Jet Menteri Said Perombakan Kabinet Masuk Pembicaraan Formal Jokowi-DPR Belum Setahun, Menteri Indroyono dan Puan Minta Tambahan Dana Dalam Dua Hari Jokowi Minta Menteri Serahkan Laporan Kerja

Politisi Partai Hanura itu menuturkan, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto telah menyurati seluruh kementerian. "Dua hari dari kemarin. Paling lambat besok laporan dimasukkan ke Seskab dan Sesneg. Laporannya hanya dua halaman," ujar dia.

Meski demikian, Yuddy mengaku tidak tahu apakah laporan tersebut juga akan dijadikan bahan Presiden Jokowi dalam melakukan perombakan kabinet. Pasalnya, persoalan perombakan kabinet menjadi hak prerogatif presiden.

"Kalau ditanya apakah itu untuk perombakan kabinet, wallahualam. Yang pasti evaluasi itu senantiasa dilakukan Pak Presiden. Tapi sampai dengan saat ini, saya belum mengetahui belum melihat, mendengar, membaca apakah selama bulan Ramadan ke depan ini sampai Lebaran ada reshuffle atau tidak sebagai konsekuensi dari adanya evaluasi tertulis yang akan dilakukan Presiden pada pembantu-pembantunya," kata dia.

Yuddy menyampaikan, laporan tertulis ini merupakan instruksi langsung pertama yang dilakukan Presiden Jokowi. Namun, ada juga menteri-menteri yang secara periodik memberikan laporan kerjanya pada Presiden. "Beliau benar-benar minta baru sekarang, tapi ada menteri, meski tidak semuanya, yang setiap ada rapat kabinet sudah memberi laporan," ujar dia.

Ia berpendapat, seharusnya para menteri juga tidak was-was dengan permintaan Presiden kali ini. "Harusnya biasa saja. Kita di sekolah saja kan ada ujian, ada tugas, bikin ini, bikin itu. Pembagian rapor, itu biasa saja. Ada yang naik kelas, tidak naik kelas. Ranking tinggi. Ada yang dapat catatan dari guru. Itu sesuatu yang harus disikapi legowo," kata dia.

Ia menyimpulkan, "bagaimana pun semua menteri adalah pembantu Presiden. Ini harus disadari. Menteri itu selain pejabat negara yang melaksanakan tugas kementerian juga harus mampu menerjemahkan apa yang jadi arahan visi misi Presiden. Mesti mengerti. Tidak harus diperintah. Pembantu di rumah kan tidak menunggu diperintah. Kalau lantai kotor, dia bersihkan. Pembantu tahu apa tugasnya." (pit/hel)