Penyuap Eks Bupati Tanah Laut Didakwa Beri Duit Pemulus Izin

Jakarta, CNN Indonesia -- Manajer Marketing sekaligus pemilik saham PT Mitra Maju Sukses Andrew Hidayat didakwa menyuap bekas Bupati Tanah Laut Adriansyah. Duit diduga untuk melicinkan izin usaha tambang perusahaan milik Andrew dan rekannya.

"Terdakwa (Andrew) memberikan uang senilai Rp 1,5 miliar, US$ 50 ribu, dan Sin$ 50 ribu kepada Adriansyah dengan tujuan membantu perizinan perusahaan tambang," kata Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Trimulyono Hendradi saat membacakan berkas dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (29/6).

Duit senilai Sin$ 50 ribu diberikan pada bulan April 2015 di Bali. Sedangkan duit Rp 500 juta diserahkan pada 28 Januari 2015 di Mall Taman Anggrek, Jakarta. (Baca juga: Harta Legislator PDIP Melonjak saat Jabat Bupati Tanah Laut)

Pilihan Redaksi Usai Ditangkap, Ruang Adriansyah Sunyi KPK Geledah Tiga Lokasi Kasus Izin Usaha Tambang Tanah Laut Adriansyah Kembali Disidik KPK soal Korupsi Izin Tambang

Selain itu, sejumlah uang senilai US$ 50 ribu diberikan pada tanggal 13 November 2014 di Mall Taman Anggrek, Jakarta. Sementara uang senilai Rp 1 miliar diberikan pada 20 dan 21 November 2014 di Jakarta.

Duit tersebut didakwa merupakan duit 'terima kasih' yang diberikan Andrew lantaran Andriansyah memuluskan sejumlah perizinan. Sekitar tahun 2012, keduanya bertemu untuk melobi jual beli batu bara perusahaan rekan Andrew, PT Indoasia Cemerlang (PT IAC). Andrew menjelaskan PT IAC tengah bersengketa dengan PT Arutmin dan kepala desa terkait tak berfungsinya jalan angkut batu bara. Atas bantuan Adriansyah, sengketa tersebut tuntas melalui musyawarah para pihak.

Selanjutnya, Andrew juga membantu proses nego pengurusan izin usaha Operasi Produksi PT Dutadharma Utama (PT DDU) dan perizinanan surat eksportir terdaftar milik PT IAC dan PT DDU. Atas permintaan Andrew, Adriansyah menerbitkan izin usaha tanpa disertai studi kelayakan dan Analisis Menegenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Atas tindakan tersebut, Andrew dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Baca juga: DPR Serahkan Penangkapan Legislator ke Mahkamah Kehormatan)

Untuk membuktikan dakwaan, jaksa KPK akan menghadirkan 35 saksi dan barang bukti lainnya dalam sidang selanjutnya. "Silakan diajukan," ujar Hakim Ketua Johnson Halasan Butar Butar.

Sementara itu, menanggapi dakwaan tersebut, Bambang Hartono selaku pengacara Andrew tak akan mengajukan nota keberatan. Pihaknya menginginkan sidang cepat berlangsung dan kooperatif.

"Kami akui ada pemberian uang ke Adriansyah. Tapi uang sama sekali tidak ada kaitannya dengan izin usaha pertambangan. Itu untuk bantuan pengobatan," kata Bambang usai sidang.

Bambang mengaku kliennya menyerahkan duit sebanyak empat kali. Pada pemberian pertama hingga ketiga, duit merupakan permintaan Adriansyah untuk berobat ke Singapura. Sementara pemberian terakhir yang digagalkan penyidik KPK, dimaksudkan untuk bekal Adriansyah saat mengikuti Kongres PDI Perjuangan di Bali.

Baik Adriansyah maupun Andrew dicokok KPK pada operasi tangkap tangan pada awal April lalu. Anggota Komisi IV DPR itu ditangkap penyidik KPK bulan lalu saat tengah mengikuti Kongres PDIP di Bali. Dalam operasi tersebut, penyidik menyita duit senilai Rp 500 juta. (sip/sip)