Politikus PDIP: Pilkada Serentak Tak Efektif dan Efisien

Jakarta, CNN Indonesia -- Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Sukur Nababan menilai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak yang akan berlangsung 9 Desember mendatang tak memenuhi asas efisiensi dan efektivitas.

Sukur berkata, biaya pilkada serentak tidak lebih murah dibandingkan dengan pilkada-pilkada terdahulu. Ia juga menuturkan, terdapat potensi ketidakstabilan keamanan setelah penghitungan suara.

Pilihan Redaksi Tjahjo: Semua Daerah Siap Gelar Pilkada Parpol Berdampak Kecil di Pilkada Serentak PDIP: Kami Telah Menatap Kemenangan Megawati Sekolahkan Calon Kepala Daerah Kader PDIP

"Ini dibilang efisien, dananya lebih murah dan lebih mudah dikendalikan. Itu dasar berpikir kami (anggota DPR) tentang UU Nomor 8 Tahun 2015. Ternyata faktanya tidak begitu," ujarnya pada sebuah diskusi di Jakarta, Senin (29/6). (Baca juga: M Taufik Prediksi Ahok Kalah di Pilgub Jakarta 2017)

Sukur memaparkan, ia juga belum yakin dengan kemampuan aparat kepolisian mencegah terjadinya kerusuhan pada saat pilkada serentak.

Ia berpendapat, jika keributan antara pendukung calon kepala daerah terjadi di 269 daerah yang melangsungkan pilkada, maka negara dapat berada kondisi darurat.

Pernyataan Sukur ini dibantah oleh anggota Komisi Pemilihan Umum, Ferry Kurnia Rizkiyansyah.

Pada forum yang sama, ia mengatakan efektivitas dan efisiensi yang dikehendaki Undang-Undang Pilkada memang tidak dicapai dalam satu kali pilkada serentak. (Baca juga: Polri Koordinasi Daerah Tingkatkan Dana Pengamanan Pilkada)

Ferry menuturkan, cita-cita yang diamanatkan beleid tersebut baru dapat diraih ketika KPU secara serentak mengadakan pilkada di seluruh provinsi, kabupaten dan kota pada tahun 2027.

"Kalau mau menjawab pertanyaan seputar efisien dan efektif, itu harusnya diukur tahun 2027," ucapnya. Ferry menyebut pilkada serentak gelombang pertama Desember mendatang itu sebagai langkah maju menuju tujuan Undang-undang Pilkada.

Sebagaimana diketahui, sebelum tahun 2027, pilkada serentak akan digelar dalam enam gelombang. Setelah gelombang pertama tahun ini, KPU akan mengadakan pilkada serentak pada tahun 2017, 2018, 2020, 2022 dan tahun 2023. (sur)