Pesawat TNI Jatuh, Komisi I DPR: Hentikan Hibah Pesawat

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Mahfudz Siddiq mengatakan jatuhnya pesawat hercules dapat menjadi acuan untuk segera memperbarui alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI di sektor udara.

Diketahui, pesawat Hercules C-130 yang dioperatori oleh TNI AU dengan nomor registrasi A13010 jatuh di kawasan Jalan Letjen Jamin Ginting, Padang Bulan, Medan, Sumatera Utara. Lebih dari 40 puluh orang tewas akibat peristiwa ini.

"Ini urgensi untuk segera membarui alutsista. Terutama alat angkutnya," ujar Mahfudz di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (30/6).

Pilihan Redaksi Pilot Pesawat Hercules yang Jatuh Siswa Terbaik Sekkau A-97 Hercules Jatuh di Medan Bawa Logistik ke Kepulauan Riau Hercules Celaka di Lokasi Mandala Saat Jatuh pada 2005 Saksi Mata Saksikan Hercules Meledak di Atas Hotel Jatuhnya Pesawat Hercules Merangsek Topik Populer Twitter

Menurutnya, modernisasi alutsista diperlukan sehingga secara bertahap bisa meninggalkan pola hibah. Ia tak ingin kebiasaan menerima barang bekas kemudian memperbarui tak dilakukan kembali.

Diketahui, ini bukan kali pertama jatuhnya pesawat TNI. Oleh karena itu, ia mengingatkan peristiwa jatuhnya dua pesawat Angkatan Udara mesti menjadi evaluasi dalam persoalan ini. Meski menambah anggaran untuk alutsista baru, Komisi I mendukung untuk pengadaan alutsista ini.

"Sudah. Kita setop yang namanya hibah pesawat bekas, kapal bekas," tuturnya. (Baca: Pesawat Hercules Jatuh Sempat Minta Izin Balik ke Pangkalan)

Hal serupa diutarakan oleh Anggota Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin. Ia mengatakan sejak awal pihaknya menginginkan adanya pembelian pesawat yang lebih baru dan tidak menerima hibah.

Pernyataan itu disampaikannya karena mengetahui, pesawat jenis Hercules C-130 milik TNI yang jatuh di Medan adalah produk lawas sejak tahun 1960-an.

"Enggak perlu menerima hibah-hibah yang kemudian kita membayarnya dengan cukup mahal (nyawa)," tuturnya.  (Baca: Saksi: Sebelum Jatuh Hercules Meledak di Udara)

Oleh karena itu, Mayor Jenderal Purnawirawan ini mengatakan, DPR terutama Komisi I akan membahas ulang soal anggaran TNI.

(obs)