Jokowi memaparkan, kebutuhan dasar yang dimaksud salah satunya adalah penyebaran Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Ia menginstruksikan agar ketiga kartu tersebut diberikan kepada pengungsi yang ada di Sinabung sebelum Hari Raya Idul Fitri.
"Jadi nanti ada jaminan pendidikan, kesehatan, dan sosial," ujar Presiden sebelum memulai Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (2/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Syamsul Maarif menuturkan, Bupati Karo Terkelin Brahmana telah menyiapkan lahan seluas 5 hektare untuk membuat hunian sementara yang berada di dekat kampung-kampung yang terkena dampak letusan. Jika ada letusan baru, warga bisa mengungsi ke hunian sementara tersebut dan bisa kembali ke hunian mereka lagi jika gunung berhenti meletus.
Syamsul juga mengungkapkan, urusan penanganan pengungsi ini dikembalikan kepada gubernur dan bupati dengan dukungan pemerintah pusat. Tak hanya rumah, ucap dia, penanganan hingga tahap kehidupan (livelihood) warga setelahnya.
"Ketika bicara livelihood, ini yang diserahkan pada gubernur dan bupati, karena di sana ada beberapa kemungkinan lahan yang bisa diatasi tiga daerah. Kalau tidak, nanti kehutanan akan mempelajari satu lahan lagi untuk diperuntukkan saudara-saudara kita," kata dia.
Syamsul menilai langkah penanganan ini merupakan pola baru yang digagas Presiden Jokowi, karena ada yang mengurusi gunung yang terus aktif erupsi seperti Gunung Sinabung. "Ada orang yang sudah alami sejak 2010 sudah terlalu menderita karena tidak ada kepastian di mana dia bekerja," ujar dia. (hel)