Bakamla Upayakan Pembentukan Sembilan Kantor Regional Baru
Abraham Utama | CNN Indonesia
Kamis, 02 Jul 2015 23:07 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Badan Keamanan Laut Laksamana Madya Desi Albert Mamahit mengatakan, institusinya berencana mengembangkan sembilan zona maritim atau kantor regional baru pada tahun 2016. Hingga saat ini, Bakamla baru memiliki tiga kantor regional. Ketiganya berada di Batam, Manado dan Ambon.
Bakamla mencanangkan pembangunan zona maritim baru di Medan, Padang, Cilacap, Natuna, Balikpapan, Makassar, Kupang, Sorong, Jayapura dan Merauke.
Mamahit menuturkan, rencana ini merupakan bagian dari upaya Bakamla membesarkan kapasitas institusi, sebagaimana tugas besar yang mereka terima melalui Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014.
Perpres tersebut menugasi Bakamla melakukan patroli keamanan dan keselamatan di perairan Indonesia ini. Meski demikian, penindakan tidak masuk dalam daftar kewenangan Bakamla.
Lembaga ini diperbolehkan mengejar kapal yang diduga melanggar aturan hukum nasional. Setelah memberhentikan, menangkap, memeriksa kapal yang diduga melakukan kejahatan, Bakamla diwajibkan menyerahkannya kepada lembaga penegak hukum.
Tak hanya menambah zona maritim, Mamahit berkata, Bakamla juga menargetkan pertambahan personel.
"Saat ini kami baru mempunyai 500 staf. Dalam lima tahun ke depan, kami ingin memiliki 2.000 sampai 3.000 personel yang disebar ke seluruh Indonesia," ujar Mamahit di Jakarta, Kamis (2/7).
Dalam catatan Mamahit, lembaganya hingga saat ini telah memiliki 14 stasiun radar. Dari segi perkapalan, Bakamla mengoperasikan tiga kapal besar berukuran 48 meter dan 15 kapal jenis catamaran berukuran 12 sampai 15 meter.
"Dua bulan lalu kami membangun satu kapal ukuran 110 meter. Tahun depan kami akan bangun dua kapal lagi," tuturnya.
Kemandirian di Laut
Mamahit memaparkan, pembentukan badan keamanan di sektor maritim (coast guard) sebenarnya merupakan kecenderungan yang muncul secara global dalam satu dekade terakhir.
Ia berkata, negara-negara di sekitar Indonesia sudah lebih dulu mulai membangun lembaga serupa.
Republik Rakyat Tiongkok misalnya, membentuk coast guard pada tahun 2013. Pemerintah Australia juga telah berinisiatif mendirikan Border Protection Command. Malaysia malah sudah memiliki coast guard sejak sepuluh tahun silam. Badan itu bernama Malaysia Maritime Enforcement Agency.
"Badan semacam ini adalah kebutuhan global. Ancaman keamanan laut berkembang setiap saat. Lima tahun lalu dengan apa yang terjadi sekarang sudah berubah," ujar Mamahit.
Dalam konteks dalam negeri, menurutnya, Bakamla dituntut memberikan andil dalam mewujudkan poros maritim dunia yang dicita-citakan pemerintah.
Salah satu langkah awal Bakamla menuju kemandirian nasional di laut adalah dengan membangun akademi keamanan dan keselamatan.
"Untuk sementara kami pinjam sarana TNI AL di Surabaya. Dalam waktu yang sama kami membangun fasilitas di Karang Asem, Bali. Itulah cikal bakal Indonesian Coast Guard," ujarnya. (hel)
Bakamla mencanangkan pembangunan zona maritim baru di Medan, Padang, Cilacap, Natuna, Balikpapan, Makassar, Kupang, Sorong, Jayapura dan Merauke.
Mamahit menuturkan, rencana ini merupakan bagian dari upaya Bakamla membesarkan kapasitas institusi, sebagaimana tugas besar yang mereka terima melalui Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lembaga ini diperbolehkan mengejar kapal yang diduga melanggar aturan hukum nasional. Setelah memberhentikan, menangkap, memeriksa kapal yang diduga melakukan kejahatan, Bakamla diwajibkan menyerahkannya kepada lembaga penegak hukum.
"Saat ini kami baru mempunyai 500 staf. Dalam lima tahun ke depan, kami ingin memiliki 2.000 sampai 3.000 personel yang disebar ke seluruh Indonesia," ujar Mamahit di Jakarta, Kamis (2/7).
Dalam catatan Mamahit, lembaganya hingga saat ini telah memiliki 14 stasiun radar. Dari segi perkapalan, Bakamla mengoperasikan tiga kapal besar berukuran 48 meter dan 15 kapal jenis catamaran berukuran 12 sampai 15 meter.
"Dua bulan lalu kami membangun satu kapal ukuran 110 meter. Tahun depan kami akan bangun dua kapal lagi," tuturnya.
Kemandirian di Laut
Mamahit memaparkan, pembentukan badan keamanan di sektor maritim (coast guard) sebenarnya merupakan kecenderungan yang muncul secara global dalam satu dekade terakhir.
Ia berkata, negara-negara di sekitar Indonesia sudah lebih dulu mulai membangun lembaga serupa.
Republik Rakyat Tiongkok misalnya, membentuk coast guard pada tahun 2013. Pemerintah Australia juga telah berinisiatif mendirikan Border Protection Command. Malaysia malah sudah memiliki coast guard sejak sepuluh tahun silam. Badan itu bernama Malaysia Maritime Enforcement Agency.
"Badan semacam ini adalah kebutuhan global. Ancaman keamanan laut berkembang setiap saat. Lima tahun lalu dengan apa yang terjadi sekarang sudah berubah," ujar Mamahit.
Dalam konteks dalam negeri, menurutnya, Bakamla dituntut memberikan andil dalam mewujudkan poros maritim dunia yang dicita-citakan pemerintah.
Salah satu langkah awal Bakamla menuju kemandirian nasional di laut adalah dengan membangun akademi keamanan dan keselamatan.
"Untuk sementara kami pinjam sarana TNI AL di Surabaya. Dalam waktu yang sama kami membangun fasilitas di Karang Asem, Bali. Itulah cikal bakal Indonesian Coast Guard," ujarnya. (hel)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK