Ahok: Saya Akan Ajak Ribut Kalau BPK Tidak Benar

Jakarta, CNN Indonesia -- Perseteruan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan Badan Pengawas Keuangan (BPK) terkait laporan BPK Wajar Dengan Pengecualian yang disampaikan pada rapat paripurna DPRD Jakarta terus bergulir.

Kejanggalan yang dirasakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terhadap laporan BPK membuat Pemprov terus berupaya mencari kebenaran.

Bahkan Ahok sampai mengadakan pertemuan tertutup dengan para ahli untuk membahas hal ini, salah satunya mantan staf BPK.

"Kami cuma diskusi sama mantan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan mantan BPK bahas soal itu," ujar Ahok setelah pertemuan berlangsung, Jumat (110/7) malam

Terkait langkah konkret yang akan dilakukan setelah pertemuan tersebut, Ahok belum mau mengungkapkannya. "Lihat saja. Saya ajak ribut kalau mereka tidak benar," ucapnya.

Pilihan Redaksi Ahok Setuju DPRD Buat Panja terkait Temuan BPK Ahok Ancam Bakal Penjarakan Jajarannya Disdik DKI: Sekolah Harus Tegas Larang Murid Bawa Kendaraan Ahok Izinkan Ahmadiyah Bangun Masjid Jika Ajukan Izin Resmi

Sebelumnya, di depan para jajarannya, Ahok merasa ada yang salah dengan prosedur penyampaian laporan BPK pada rapat paripurna lalu. Tidak adanya penyerahan buku laporan BPK kepada gubernur secara langsung dalam rapat paripurna dinilai sebagai suatu hal yang janggal.

"Seinget saya waktu jadi bupati, laporan BPK dikasih ke kepala daerah. Di paripurna kali ini kok tidak?" kata Ahok dalam acara penandatanganan perjanjian kinerja SKPD dan UKPD di Balai Kota, Jakarta.

Basuki pun sampai mengecek kebenaran penyerahan laporan tersebut melalui video. Bahkan ia sampai bertanya kepada Joko Widodo mengenai hal yang sama.

"Saya tanya ke Pak Jokowi, dia jawabnya sama. Waktu jadi walikota dia juga terima. Tapi kenapa kali ini saya tidak terima," kata dia.

Selain tidak diberikan buku laporan saat rapat paripurna, Ahok juga tidak diberikan kesempatan untuk memberikan pidato sambutan. Hal ini dinilai Pemprov sebagai sesuatu hal yang janggal.

Pada rapat paripurna DPRD Jakarta , BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) pada laporan keuangan Pemerintah DKI Jakarta 2014. 

Berdasarkan catatan BPK, terdapat 2.909 temuan dengan 6.481 rekomendasi senilai Rp 2,65 triliun. Dari total tersebut, 4.453 rekomendasi Rp 565 miliar sudah ditindakanjuti. Sebanyak 1.178 rekomendasi senilai Rp 1,29 triliun belum sesuai rekomendasi atau dalam proses tindak lanjut.

Masalah lainnya ialah pengendalian belanja modal atas paket lelang sejumlah 85 paket dengan indikasi Rp 214,29 miliar.

BPK juga menemukan kerjasama aset tanah 30 hektare di Mangga Dua yang pengawasannya dinilai lemah, serta pembelian tanah di rumah sakit di Jakarta Barat yang tidak memadai. Kemudian terdapat kelebihan biaya premi asuransi Rp 3,6 miliar dan dana biaya operasional pendidikan Rp 3,05 miliar. (hel)