SETARA Institute: Penyelidikan Tolikara Mesti Tuntas

Jakarta, CNN Indonesia -- SETARA Institute, LSM yang aktif untuk kebebasan beragama dan HAM, meminta polisi untuk segera melakukan penyelidikan yang adil terkait kerusuhan di Tolikara, Papua.

“Peristiwa ini mesti diselidiki untuk proses hukum lanjutan yang adil oleh pihak berwenang,” kata Ketua SETARA Institute Hendardi.

Hendardi menyatakan, isu kebebasan beragama dan berkeyakinan belakangan menjadi isu yang peka di Papua sehingga  jika insiden ini tidak diselesaikan dengan jelas dan terang, Hendardi khawatir dapat menyulut hal lebih buruk di kemudian hari.

"Semua pihak mesti bekerja sama bahu-membahu menciptakan situasi kondusif dan iklim toleran dalam keberagaman di Tanah Papua,’ ujar Hendardi.

Pilihan Redaksi Menag Minta Umat Islam Tak Terprovokasi Kerusuhan Tolikara Penyerangan di Tolikara, KontraS Sebut Polisi Lalai Kesepakatan Damai Dua Kelompok di Tolikara Ditandatangani Surat Edaran Tolikara Tak Mewakili Suara Umat Kristen

SETARA Institute, tegas Hendardi, mengutuk keras tindakan pembubaran Salat Id yang dilakukan umat muslim di Tolikara pada JUmat (17/8) kemarin. Pembubaran itu harus dikategorikan sebagai pelanggaran hal menjalankan ibadah yang adalah bagian prinsip dari kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Selain itu, SETARA Institute juga mengecam antisipasi dan kesigapaan kepolisian dan Pemda Tolikara yang dinilai sangat lambat.

“Padahal sudah ada surat pemberitahuan dua pekan sebelumnya,” tuturnya.

Hal serupa juga disampaikan Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia (PGLII) Ronny Mandang yang berpendapat bahwa pelaku kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Tolikara, Papua, pada Jumat (17/7) harus ditindak tegas.

"Kami minta penegak hukum menangani kasus ini dengan adil. Siapapun pelakunya, baik itu Sinode Gereja Injili di Indonesia (GIDI) atau bukan, kalau terbukti bersalah, harus dihukum," kata Ronny saat konferensi pers di gedung Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Jakarta Pusat, Sabtu (18/7).

Ronny menyatakan kerusuhan kemarin merupakan peristiwa lokal yang tidak mencerminkan kerukunan umat antar beragama secara nasional.

"Kami sangat menyesalkan peristiwa yang telah menodai kerukunan umat beragama dan kesucian Idul Fitri yang dirayakan saudara kami di Tolikara. Kami tidak membenarkan segala bentuk kekerasan," katanya.

Ronny menyatakan GIDI merupakan lembaga yang resmi di bawah naungan PGLII. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Kristen Kementerian Agama Oditha R. Hutabarat pun menyatakan bahwa perizinan GIDI resmi sejak 28 Februari 1989.

Sekelompok orang tak dikenal menyerang warga yang tengah menjalankan salat Idul Fitri di Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua, Jumat (18/7). Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, tetapi beberapa rumah dan 70 kios rumah dibakar.

Polisi Papua mengatakan massa penyerang datang dalam jumlah cukup besar sehingga polisi yang berjaga tidak sempat menghalangi massa karena jumlahnya tidak banyak. (hel)