Kapolri Buka Ruang Mediasi Kasus KY Terkait Hakim Sarpin

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti mempersilakan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno untuk memediasi kasus dugaan pencemaran nama baik Hakim Sarpin Rizaldi oleh petinggi Komisi Yudisial (KY).

"Kami memberikan ruang untuk siapapun memediasi yang bersangkutan, supaya kasus ini bisa dihentikan. Polisi tanpa ada pencabutan tidak bisa menghentikan kasus ini, karena memang dipersyaratkan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)," kata Badrodin di Markas Besar Polri, Jakarta, Jumat (24/7).

Dia mengatakan, selain Tedjo, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) juga bersedia untuk memediasi kasus ini. Dia pun tidak keberatan dengan langkah-langkah mediasi tersebut. "Silakan saja," ujarnya.

Pilihan Redaksi Bareskrim Batal Periksa Ketua dan Komisioner KY Jokowi: Aparat Penegak Hukum Harusnya Punya Prioritas Kapolri Minta Lembaga Negara Tak Usah Saling Koreksi Contohkan Kesederhanaan, Petinggi Polri Tak Gelar Open House

Sementara itu, Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim) telah mengagendakan pemeriksaan terhadap Ketua KY Suparman Marzuki dan Komisioner Taufiqurrahman Syahuri pada 27 Juli yang akan datang. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Subdirektorat III Direktorat Tindak Pidana Umum Komisaris Besar Umar Surya Fana.

"Kalau beliau datang tanggal 27 Juli berarti pemeriksaan dilakukan. Kalau tidak hadir, penyidik akan melaksanakan upaya lain yang diatur oleh KUHAP," kata Umar.

Pemeriksaan, kata dia, dilakukan seputar tuduhan pelapor. "Yang ingin didapat dari beliau-beliau ya semua yang dituduhkan oleh pihak pelapor dari perspektif yang bersangkutan. Kan masing-masing pihak punya hak," katanya.

Umar juga mengatakan, penyidik menunggu sikap dewasa kedua belah pihak. Dalam hal ini, kata dia, penyidik tidak mewakili pihak pelapor maupun terlapor.

"Yang jelas, penekanan saya, jangan jadikan penyidik sebagai common enemy (musuh bersama) buat terlapor atau siapapun juga yang merasa jadi pembela terlapor," ujarnya.

Dia berharap masyarakat kembali merujuk kepada KUHAP dalam hal penegakan hukum dan tidak terbawa oleh opini-opini yang dibentuk oleh kedua belah pihak.

"Sebenarnya tidak ada opini publik, yang ada opini pribadi yang dipublikasikan," kata Umar.

Sebelumnya, Tedjo mengungkapkan bahwa Sarpin telah mengisyaratkan akan mencabut laporannya.

Tedjo mengatakan telah bertemu dengan Sarpin pada Rabu (15/7) lalu untuk melakukan mediasi. Namun, ia belum sempat menemui kedua komisioner KY lantaran keduanya tidak sedang berada di Jakarta.

"Tapi yang KY masih di luar kota. Yang satu di Yogyakarta, satunya lagi di Brebes, jadi belum bisa ketemu. Nanti kalau sudah ada, baru (bertemu)," kata Tedjo pekan lalu.

Politisi Partai NasDem ini menyampaikan, pihaknya akan menunggu dua orang itu agar bisa mendengarkan keterangan dari pelapor dan yang terlapor.

Sarpin melaporkan kedua petinggi Komisi Yudisial pada pertengahan Maret lalu dan dilaporkan dengan pasal 310 dan 311 KUHP. Pasal 310 KUHP tentang Pencamaran Nama Baik sementara Pasal 311 KUHP soal Pemfitnahan.

Dalam laporannya, Sarpin mengaku keberatan dengan komentar dan pernyataan para Komisioner yang menyebutnya hakim bermasalah sebelum menangani gugatan praperadilan Komisaris Jenderal Budi Gunawan di media massa. (pit)