Lulung: Mestinya Ahok Jadi Tersangka!

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham 'Lulung' Lunggana menilai Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, alias Ahok, harus menjadi tersangka dalam kasus korupsi pengadaan alat Uninterruptible Power Supply (UPS) dalam APBD Perubahan 2014 di Jakarta.

Menurut Lulung, Ahok telah pantas ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus tersebut walaupun baru dipanggil sebagai saksi oleh penyidik Bareskrim Polri pada Rabu (29/7) pagi.

"Mestinya Ahok jadi tersangka menurut saya. Ahok itu tidak pernah memberantas korupsi karena korupsi ada di eksekutif. Mestinya pemberantasan korupsi itu diawali pencegahan. Kalau dia tidak mencegah, berarti dia melakukan pembiaran," kata Lulung di Gedung DPRD DKI Jakarta. (Baca: Kabareskrim Polri Tolak Bantuan Lulung)

Lulung menganggap Ahok adalah penanggung jawab utama pemakaian anggaran APBD Perubahan 2014 DKI Jakarta karena dirinya menjabat sebagai pelaksana tugas Gubernur saat itu. Oleh karena itu, politisi PPP tersebut menilai Ahok harus bertanggung jawab atas adanya kasus korupsi pengadaan UPS pada tahun lalu.

Pilihan Redaksi Bang Sani Dukung Ahok Penuhi Panggilan Penyidik Bareskrim Ahok Sambangi Bareskrim, Panggilan Pemeriksaan via WhatsApp Ahok Rencana Datang ke Polda dan Mabes Polri Hari Ini Ahok Tunggu Panggilan Bareskrim

"Karena pengguna anggaran adalah eksekutif, mekanisme pembahasan APBD itu tanggung jawabnya DPRD sebatas persetujuan di paripurna. Menyangkut kasus UPS, harusnya eksekusi terakhir dilakukan oleh unit masing-masing dan yang bertanggung jawab Gubernur," kata Lulung.

Menurut Lulung, jika Ahok berhati-hati dalam mengesahkan proyek pengadaan UPS, maka korupsi tidak akan terjadi pada tahun lalu. Ia pun menuduh Ahok melakukan pembiaran atas terjadinya korupsi okeh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam APBD Perubahan 2014.

"Kalau Gubernur waspada sebenarnya ini tidak mungkin terjadi. Kalau ini terjadi korupsi UPS, berarti ada pembiaran dari Gubernur kepada terjadinya kasus UPS hari ini," ujar Lulung.

Panggilan yang dikeluarkan Bareskrim Polri kepada Ahok pun dianggap wajar adanya oleh Wakil Ketua DPRD Mohammad Taufik. Bahkan, politisi Gerindra itu memberikan ucapan selamat atas dipanggilnya Ahok oleh penyidik Bareskrim Polri. (Baca: Polisi Periksa Ahok untuk Tersangka Alex Usman)

"Saya kira sudah betul, itu kan dia (Ahok) yang tanda tangan APBD serta Surat Penyediaan Dana (SPD). Dia wajib dimintai keterangan. Selamat menikmati saja," kata Taufik.

Bareskrim Polri telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus korupsi pengadaan UPS. Kedua tersangka itu adalah Alex Usman dan Zaenal Soleman yang berperan sebagai pejabat pembuat komitmen.

Alex ditahan penyidik setelah dijemput paksa petugas pada Mei lalu. Adapun Zaenal masih bebas sampai saat ini. Mereka diduga telah merugikan negara lebih dari Rp 50 miliar dari korupsi yang dilakukan.

Selain menetapkan dua tersangka, Bareskrim juga sudah memanggil Lulung dan anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Hanura Fahmi Zulfikar sebagai saksi kasus serupa beberapa bulan lalu.

Penyidik pun tercatat sempat memeriksa sembilan saksi dari pihak sekolah dan perusahaan rekanan yang memenangkan pengadaan UPS pada April lalu.

Kepolisian kini masih mengincar tersangka baru dalam kasus korupsi pengadaan UPS di Jakarta dari kalangan eksekutif, legislatif, dan perusahaan rekanan. Namun hingga saat ini masih tersangka baru belum ditetapkan. (obs)