MUI Sebut Bank Syariah Bisa Jadi Acuan BPJS Kesehatan Syariah

Jakarta, CNN Indonesia -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa bahwa BPJS Kesehatan tidak sesuai dengan syariah. Wakil Ketua Dewan Pengurus Harian Dewan Syariah Nasional MUI Jaih Mubarok menyebutkan, setelah dikeluarkannya fatwa itu, ada kewajiban moral untuk membuat sistem BPJS Kesehatan yang sesuai dengan syariah.

“Pekerjaan selanjutnya adalah kita punya kewajiban moral untuk menyediakan BPJS yang sesuai dengan syariah," kata Jaih saat berbincang dengan CNN Indonesia, Rabu (29/7).

Pilihan Redaksi Jokowi Tambah Suntikan Modal BPJS Kesehatan Rp 3,46 Triliun Majelis Ulama Nilai Program BPJS Kesehatan Tak Sesuai Syariah NU Akan Bahas BPJS Kesehatan di Muktamar ke-33 Jombang BPJS Tidak Islami, DSN Usul Produk Asuransi Kesehatan Syariah

Fatwa itu dibuat dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se Indonesia, di Tegal awal Juni lalu. Jaih yang juga menjadi bagian forum pembuatan keputusan tersebut mengatakan bahwa apa yang dihasilkan oleh forum tersebut bersifat sangat strategis. Disebut strategis karena keputusan diambil oleh orang yang lebih banyak dibanding saat pengambilkan keputusan soal fatwa.

Jaih menjelaskan, fatwa MUI soal BPJS Kesehatan yang sekarang tak jauh berbeda dengan keputusan MUI mengharamkan eksistensi dari bank komvensional di Indonesia. Oleh sebab itu, harus ada tindak lanjut dari keputusan yang dikeluarkan MUI tersebut yaitu membuat sebuah BPJS Kesehatan yang sesuai syariah.

Jaih berpendapat, BPJS Kesehatan syariah memiliki kemiripan dengan bank syariah ataupun asuransi syariah yang sudah lebih dulu eksis di Indonesia. Rancangan yang dibuat akan mencakup tujuan hingga penyaluran dari dana BPJS Kesehatan tersebut.

Jaih beralasan MUI menganggap ada beberapa hal yang menjadi acuan yang membuat BPJS Kesehatan konvensional tidak sesuai syariah. Pertama adalah tidak adanya landasan hukum yang jelas dari BPJS Kesehatan.

Selain itu, dana yang terkumpul di BPJS Kesehatan tidak jelas akan menjadi milik siapa saat sudah masuk ke kas BPJS Kesehatan. "Dana ini kan menjadi iuran, lalu iuran itu hibah dari siapa ke siapa, jika jual beli, apa yang diperjualbelikan," katanya. Satu hal lain yang ditegaskan Jaih adalah penyaluran dana BPJS tidak jelas ke mana. Muncul kemungkinan jika dana tersebut akan disalurkan ke sesuatu yang bertentangan dengan syariah.

Nahdlatul Ulama (NU) juga akan membahas soal BPJS Kesehatan pada Muktamar ke-33 di Jombang pada 1-5 Agustus mendatang. Ketua PBNU Slamet Effendi Yusuf menyatakan bahwa NU membahas itu karena dua hal.

Banyak peserta BPJS Kesehatan adalah umat muslim dan yang kedua, dengan sistem yang sekarang, Slamet menilai merugikan para pesertanya. Slamet menegaskan bahwa PBNU siap untuk membantu pemerintah untuk membuat sistem BPJS Kesehatan yang sesuai dengan syariah. (hel)