Uang Kartu Jakarta Pintar Diselewengkan Untuk Karaoke

Jakarta, CNN Indonesia -- Dinas Pendidikan DKI Jakarta menemukan adanya penyimpangan dalam penggunaan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Kartu yang seharusnya dipakai untuk mendapatkan bantuan dana pendidikan malah digunakan untuk hal lainnya, termasuk karaoke.

Selain itu, Dinas Pendidikan DKI Jakarta juga menemukan pihak yang menggunakan KJP untuk membeli bensin, motor, ponsel, hingga membeli emas.

Atas temuan itu pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun memastikan bakal memberi sanksi tegas kepada pihak yang melakukan pelanggaran. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Arie Budhiman mengatakan akan mencabut KJP bagi siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap aturan yang sudah ditentukan.

Pilihan Redaksi Besaran Bantuan Kartu Jakarta Pintar Naik Tahun Ini Kartu Jakarta Pintar Berbasis Teknologi Cegah Duplikasi Data Tahun Ajaran Baru, Disdik DKI Buka Pendaftaran KJP Tahap II Kartu Jakarta Pintar Dapat Digunakan di Pasar Modern

"Jelas, peraturan gubernur, KJP yang tidak untuk kepentingan pendidikan itu akan dihentikan. Kami lihat kasusnya dan lakukan pemanggilan. Bisa saja dilaporkan ke polisi," kata Arie saat ditemui di Balai Kota, Senin (3/8).

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Heru Budi Hartono, juga membenarkan bahwa pihak Pemprov DKI Jakarta akan membawa hal ini ke ranah hukum.

"Dinas Pendidikan diminta gubernur lapor ke polisi, itu ATM dipake siapa. Nomor rekening kan ketahuan atas nama siapa. Nanti tanya lagi ke Dinas Pendidikan, dia orang tuanya siapa, tujuannya apa pakai itu," kata Heru.

Dengan adanya temuan tersebut, Arie mengatakan pihaknya akan mensosialisasikan penggunaan KJP terus menerus.

"Kuncinya memang sosialisasi terus menerus. Ini kan perubahan sistem, kalau masih ada kelakuan terdahulu yang ingin mengambil semua uang, itu yang kita perbaiki," kata Arie.

Menurut dia, sistem non tunai yang dianut KJP saat ini pun sudah efektif. Buktinya ketika ada penyalahgunaan bisa terdeteksi dengan cepat.

"Yang pasti non tunai sudah efektif, buktinya kita tahu bisa ada penyalahgunaan. Kalau tidak, pasti repot lagi memantau 498 ribu penerima KJP," katanya.

Meski begitu, dia tetap berharap bahwa dalam pelaksanaan selanjutnya jangan sampai ditemukan lagi pelanggaran-pelanggaran penggunaan KJP, agar dana bantuan dari pemerintah bisa tepat sasaran.

"Misinya harus sampai untuk membantu anak-anak kurang mampu, harus dijaga supaya tepat sasaran tepat guna, tidak terjadi duplikasi dan penyimpangan ini yang kita jaga," ujar Arie. (meg)