Bawaslu Telusuri Ijazah Palsu Calon Kepala Daerah di Sulteng

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan dugaan penggunaan ijazah palsu pada saat pendaftaran calon pemilihan kepala daerah yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah.

Komisioner Bawaslu Nasrullah mengatakan pihaknya mendapatkan laporan dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) daerah yang mendapati salah satu calon kepala daerah yang mendaftar memiliki ijazah sekolah menengah pertama (SMP) palsu.

Nasrullah menjelaskan, walaupun syarat minimal pencalonan adalah menggunakan ijazah sekolah menengah atas (SMA), pihaknya tetap akan melakukan penelusuran. Hal ini dikarenakan seseorang yang memiliki ijazah SMA, pasti melewati masa SMP.

Ketua Bawaslu Sulawesi Tengah Ratna Dewi saat di konfirmasi menjelaskan, terdapat dua kabupaten yang terkait adanya temuan calon yang memiliki ijazah palsu. Sayangya, ia enggan menyebutkan kedua kabupaten tersebut.

Pilihan Redaksi Bawaslu Temukan Mobilisasi PNS oleh Calon Petahana di Sumut KPU Gandeng Kemenristekdikti Awasi Ijazah Calon Kepala Daerah S1 Dua Tahun Lulus, Menteri Nasir Tutup Tiga Perguruan Tinggi Kemenristekdikti Temukan Dua Perguruan Tinggi Tak Berizin

Pertama, yang menggunakan ijazah SMP palsu, dan sudah terdapat putusan Mahkamah Agung pada tahun 2014 mengenai ijazah SMP yang bersangkutan terbukti palsu. Kedua, kabupaten yang salah satu calonnya menggunakan ijazah S1 (sarjana) palsu.

"Sekalipun syarat (pencalonan) hanya ijazah SMA, tetapi ketika ada putusan MA tersebut, berarti harusnya dapat dikatakan ijazah SMA-nya batal demi hukum," kata Ratna Dewi melalui sambungan telfon, Senin (3/8).

Ratna mengatakan hal tersebut terjadi dikarenakan syarat mendapatkan ijazah SMA sudah dibatalkan pengadilan. Berkaitan dengan temuan itu, pihaknya melakukan konsultasi kepada Bawaslu pusat.

Selain itu, Ratna mengatakan pihaknya sedang melakukan penelusuran ke MA untuk menindaklanjuti laporan tersebut guna mencari fakta dan meminta salinan putusan terkait.

Sementara, untuk temuan ijazah sarjana palsu, pihaknya masih mendalami dan melakukan penelusuran dokumen-dokumen terkait. Ratna mengatakan untuk penggunaan ijazah sarjana palsu ini berbeda, karena syarat minimal pencalonan sudah terpenuhi.

Adapun langkah yang diambil, Ratna mengatakan pihaknya akan memberikan himbauan kepada KPU berdasarkan hasil penelusuran, agar dapat dijadikan dasar dalam pertimbangan mengambil keputusan untuk penetapan pasangan calon kepala daerah di wilayah tersebut.

Berdasarkan kedua temuan tersebut Nasrullah mengatakan akan melakukan penyikapan melalui rapat pleno, jika nanti terbukti adanya penggunaan ijazah palsu oleh calon yang mendaftar.

"Apakah akan ajukan pembatalan atau bagaimana tergantung dalam prosesnya," ujar Nasrullah.

Diketahui, Komisi Pemilihan Umum menjalin kerja sama dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan menandatangani nota kesepahaman untuk melakukan pengecekan ijazah para calon kepala daerah pada Kamis (30/7) lalu. (pit)