KPK: Tidak Etis Mantan Napi Korupsi Maju Pilkada

Jakarta, CNN Indonesia -- Pelaksana Tugas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi Sapto Pribowo menilai tak etis tindakan para mantan narapidana korupsi yang maju sebagai calon kepala daerah.

"Ini tidak etis seorang napi korupsi pernah dipidana karena kedudukannya sebagai kepala daerah mau maju lagi," kata Johan ketika ditemui di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (4/8). (Lihat Juga: FOKUS Politik Acak Pilkada Serentak)

Pilihan Redaksi KPU Tunggu Koordinasi Kemendagri Soal Calon Tunggal Pilkada Pemerintah Belum Rapatkan Soal Perppu Calon Tunggal Pilkada KPK: Ada Eks Napi Korupsi Pasang Baliho Pilkada Jokowi Bahas Opsi Perppu Calon Pilkada Tunggal Sore Ini

Menurutnya, fenomena tersebut menjadi tantangan komisi antirasuah dan sejumlah pihak untuk menghidupkan kembali semangat antikorupsi dan mengubah pemikiran masyarakat. Ia juga mempertanyakan mental integritas yang dinilai mulai memudar. Ukuran pimpinan teladan pun menjadi kabur.

"Masyarakat bisa memilih dengan tepat berdasarkan pilihan dari hati nurani masing-masing," katanya. (Baca Juga: Politik Uang Hantui Ajang Pilkada Serentak)

Merujuk catatan CNN Indonesia, calon yang masuk dalam daftar tersebut adalah mantan Wali Kota Semarang Soemarmo Hadi Saputro. Soemarmo divonis 1,5 tahun penjara karena terbukti menerima duit suap pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2012. Setelah bebas dari bui, Soemarmo justru mencalonkan diri kembali menjadi orang nomor satu di Kota Lunpia. (Lihat Juga: KPK: Ada Eks Napi Korupsi Pasang Baliho Pilkada)

Mantan narapidana korupsi selain Soemarmo yang tercatat maju kembali dalam Pilkada adalah Ustman Ihsan (Pemilihan Bupati Sidoarjo), Abu Bakar Ahmad (Pemilihan Bupati Dompu). Elly Engelbert (Pemlihan Gubernur Sumatera Utara), Vonny Panambunan (Pemiluhan Bupati Manahasa), dan Jimmy Ruga Omby (Pemilihan Wali Kota Manado). (utd)