Kejagung Abaikan Permintaan Gatot untuk Diperiksa KPK

Jakarta, CNN Indonesia -- Kejaksaan Agung mengabaikan permintaan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho yang ingin diperiksa sebagai saksi dalam kasus penyelewengan dana bantuan sosial di Sumut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Gatot yang telah menjadi tersangka dalam kasus suap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dinilai tidak memiliki hak untuk meminta penyidikan dari instansi tertentu. Kejagung masih membuka kemungkinan pemanggilan terhadap Gatot untuk dimintai keterangan atas kasus penyelewengan dana bansos di Sumut pada 2012-2013.

"Itu kan permintaan dia (Gatot) ya. Tersangka tidak punya hak untuk minta disidik oleh instansi tertentu. Kita abaikan saja," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Tony Spontana di Gedung Kejagung, Selasa (4/8).

Pilihan Redaksi Menteri Tjahjo Segera Non-aktifkan Gubernur Gatot Kejaksaan Selesai Periksa Sekda Sumut dalam Kasus Dana Bansos Ditahan, Gubernur Gatot-Evy Minta KPK Ambil Alih Kasus Bansos Ditahan, Istri Muda Gubernur Gatot Titip Surat ke OC Kaligis Gubernur Gatot Sebut OC Kaligis Inisiator Gugatan ke PTUN

Kejagung dan KPK sedang melakukan pemeriksaan terhadap dua kasus berbeda yang terjadi di Sumut. Penyelewengan dana bansos di Sumut pada 2012-2013 sendiri saat ini ditangani oleh Kejagung. Sementara KPK menyidik kasus suap hakim PTUN Medan yang melibatkan Gatot dan istri mudanya, Evy Susanti.

Hingga kini belum ada tersangka yang ditetapkan oleh Kejagung dalam kasus penyelewengan dana bansos di Sumut. Sementara KPK telah menetapkan enam tersangka pada kasus suap hakim PTUN Medan.

Keenam tersangka yang sudah dijerat KPK adalah Ketua PTUN Medan Tripeni Irianto Putro; Hakim Amir Fauzi dan Dermawan Ginting, Panitera Sekretaris PTUN Medan Syamsir Yusfan; advokat yang bekerja di kantor Kaligis & Associates M Yagari Bhastara alias Geri, dan pengacara Otto Cornelis Kaligis.

Sementara, Kejagung telah memeriksa empat orang saksi kasus penyelewengan dana bansos di Sumut. Dalam pemeriksaan tampak hadir Sekretaris Daerah Sumut Hasban Ritonga, mantan Sekretaris Daerah Sumut Nurdin Lubis, mantan Kepala Biro Keuangan Sumut Baharudin Siagian dan Asisten Pemerintah Sumut Silain Hadiloan.

"Ada kemungkinan besar dalam penyidikan dana bansos juga akan menyentuh gubernur, sekda, kemudian pejabat terkait di Sumut. Oleh karena itu, sampai hari ini posisinya masih Kejagung menyidik dana bansosnya, KPK suapnya," kata Tony.

Kejagung telah mulai menyelidiki kasus penyelewengan dana bansos di Sumut sejak 2013 lalu. Rencananya, pada Rabu (5/8) esok Kejagung akan memeriksa Wakil Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi untuk dimintai keterangan dalam kasus penyelewengan dana bansos. (hel)