Bangun Rusun di Tangerang, Ahok Utang 10 Triliun ke BTN

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mendapatkan pinjaman dari Bank Tabungan Negara (BTN) sebesar Rp 10 triliun. Pinjaman ini untuk membangun rumah susun hak milik (rusunami). Pegawai negeri sipil (PNS) bisa memiliki rusunami ini dengan cara mencicil pembeliannya.

"BTN itu bisa sediakan Rp 10 triliun untuk pinjaman bangun rusunami. Saya langsung temukan dengan Jakpro," kata Ahok saat ditemui di Balai Kota kemarin.

Rusunami tersebut akan di bangun di tanah seluas 100 hektare di kawasan Ciangir, Kabupaten Tangerang. 

Pilihan Redaksi Ahok Batal Bangun Rusun Khusus Prostitusi Ahok Segel Puluhan Rumah di Rusunawa Marunda Ahok Didesak Terbitkan Sertifikat Rumah Susun Jakarta Selatan Jadi Prioritas Pembangunan Rusunawa Terpadu

Menurut Ahok, pendirian Rusunami itu tersebut dilakukan karena saat ini harga rumah di Jakarta sudah tak terjangkau. Harga tanah rata-rata di ibu kota menurut Ahok sudah mencapai Rp 30 juta per meter persegi. (Baca juga: Ahok Ingin Menata PKL dan Rusun Layaknya Singapura)

Lokasi Ciangir dipilih lantaran Ahok ingin menghidupkan lokasi tersebut. Rencananya di lokasi itu juga akan dibangun panti jompo dan fasilitas lainnya.

Dengan adanya rusunami di daerah tersebut, masyarakat yang tinggal di Ciangir tak merasa terkucil.

Ahok mengatakan pembangunan rusunawa di Ciangir tersebut akan dilakukan mulai tahun 2016.

Tidak hanya Ciangir, Ahok juga berencana akan membangun rusun lainnya di Kemayoran dan beberapa lokasi lainnya seperti Cakung dan Cilincing, yang akan disewakan untuk kelas menengah.

"Di Kemayoran kami punya lahan. Tahun ini sudah bisa Ground Breaking di Kemayoran," ujarnya. (Baca juga: Ahok Mulai Bangun 21 Ribu Rusunawa Agustus Mendatang) 

Selain membangun rusunami bagi masyarakat umum dan pegawai negeri, Ahok sebelumnya juga berencana membangun rusun khusus untuk personel kepolisian. Rusun sewa itu akan dibangun di atas lahan milik Polri.

"Rumah susun sederhana dengan lift. Kemudian kami akan beli tanah, kami gabungkan sehingga nanti anggota kepolisian bisa tinggal di rumah susun miliknya DKI. Tidak sewa, tapi bayar biaya pemeliharaan saja," ujar Ahok.

Jika terealisasi, pembangunan rusunawa bagi polisi akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta. Rusunawa untuk polisi dianggap perlu karena tingginya harga tanah di kawasan Jakarta dan sekitarnya saat ini. (sur)