Fikih Kebhinekaan Dikenalkan di Muktamar Muhammadiyah

Jakarta, CNN Indonesia -- Maarif Institute menghadirkan Fikih kebhinekaan di Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam Fikih Kebhinekaan tersebut salah satunya membahas mengenai pandangan Islam terhadap pemimpin non-muslim.

Direktur Eksekutif Maarif Institute, Fajar Riza Ul Haq menyampaikan pentingnya Fikih Kebhinekaan sebagai pedoman bagi hubungan sosial kemasyarakatan.

“Peristiwa di Tolikara telah menyadarkan kita pentingnya merumuskan pedoman hubungan sosial kemasyarakatan yang majemuk seperti Indonesia. Semua umat beragama mesti memahami realitas kemasyarakatan dan bisa bersikap arif.

Pilihan Redaksi Hajrianto Ingin Muhammadiyah Netral Secara Politik Jelang Pemilihan, Beredar Paket Calon Formatur Muhammadiyah Muhammadiyah Umumkan 13 Nama formatur Malam Ini

Toleransi tulus haruslah bersifat dua arah, ada hubungan positif saling memberikan rasa aman bagi masing-masing pihak", kata Fajar, berdasarkan keterangan tertulisnya, pada CNN Indonesia Rabu (5/8).

Dalam Fiqih Kebhinekaan, kesetaraan hak tidak dibatasi oleh perbedaan identitas dan latarbelakang (gender, strata sosial, keagamaan dan etnis). Hal tersebut dicontohkan ketika Halija Marding di Minahasa, seorang minoritas Muslim yang menjadi kepala desa di daerah yang mayoritas non-Muslim. Begitu pun sebaliknya, ada fenomena Lurah Susan di Jakarta.

Fajar mengatakan Fikih Kebhinekaan ditujukan untuk mencapai kemaslahatan umum dan sesuai dengan visi dari Muhammadiyah. Selain itu juga bertujuan untuk mendorong hubungan sosial yang harmonis, menghilangkan diskriminasi, memperkuat demokratisasi dan memberikan landasan normatif- religius bagi negara dalam memenuhi hak-hak masyarakat secara berkeadilan.

“Hemat saya, Fikih Kebinekaan ini senafas dengan visi Muhammadiyah untuk Islam Berkemajuan, model Islam kosmopolitan” kata Fajar.

BACA FOKUS: Kabar dari Dua Muktamar (hel)