Komnas HAM Telusuri Dasar Penerbitan Perda Tolikara

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan melakukan monitoring lanjutan terhadap insiden Tolikara. Ketua Komnas HAM Nur Kholis mengatakan monitoring lanjutan harus dilakukan meskipun tim Komnas HAM telah turun langsung ke Tolikara pada 21-25 Juli lalu.

Ia mengatakan monitoring lanjutan juga dilakukan terkait ketidakjelasan dari benar atau tidaknya Peraturan Daerah Tolikara yang melarang dan membatasi pengamalan agama tertentu, yang diduga menjadi salah satu pemicu terjadinya insiden pembakaran tersebut.

Pilihan Redaksi Atasi Konflik, Kapolda Baru Akan Sowan ke Tokoh Tolikara Empat Pelanggaran di Tolikara Versi Komnas HAM Komnas HAM Minta Negara Cepat Tuntaskan Kasus Tolikara Komnas HAM: Peraturan Daerah di Tolikara Diskriminatif

"Kami khawatir dengan manajemen pemerintah daerah yang seperti ini. Perda kok tidak bisa diakses," kata Nur Kholis di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (10/8). (Baca juga: Kisah Kristen Tolikara Hibahkan Tanah Ulayat untuk Musala)

Saat ke Tolikara, Komnas HAM sempat menemui Bupati Usman G Waninbo dan membahas Perda yang melarang pengamalan agama tertentu. Dalam pertemuan tersebut, Usman mengaku menandatangani Perda itu pada 2013 lalu.

Komisioner Komnas HAM Siane Indriani mengatakan, meski Bupati sudah menandatangani, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku belum mengetahui keberadaan Perda tersebut.

SIMAK FOKUS: Biang Kerok Tolikara Tertangkap

Menteri Dalam Negeri juga sudah membentuk tim kecil untuk menginvestigasi benar tidaknya ada pengesahan perda tersebut.

"Kami akan cari tahu Perda itu bisa diterbitkan atas dasar apa? Apakah sudah lewat evaluasi di pusat?" kata Sianne.

Banyak Perda Langgar HAM

Peraturan daerah yang diskriminatif dan tak toleran menurut Komisioner Komnas HAM Hafid Abbas banyak ditemukan. Perda di Tolikara itu merupakan salah satu contoh.

Hafid bahkan menyebut ada satu perda di satu daerah yang mengatur agar penghasilan kepala keluarga (suami) diserahkan langsung ke istri.

Adanya perdana diskriminatif dan tak toleran terjadi karena pemerintah daerah punya kewenangan besar dalam menyusun Perda. Karena itu Komnas HAM merasa perlu untuk memantaunya sejak otonomi daerah diberlakukan. (Baca juga: Warga Tolikara akan Kenduri, Acara Potong Babi Diganti Sapi)

Mantan Ketua Komnas HAM ini mengatakan ada ribuan Perda yang bertentangan dengan HAM yang tercatat di Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM setiap tahunnya.

"Kami melihat ada keanehan dalam penyusunan Perda," ujar Hafid.

Oleh sebab itu, ia mengatakan Komnas HAM nantinya bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM akan mengharmonisasikan Perda dengan nilai-nilai HAM seperti yang diatur dalam undang-undang.

"Mudah-mudahan Tolikara jadi alat refleksi agar Perda tak bertentangan dengan hak asasi," kata Hafid. (sur)