Jokowi: Menteri Baru Tak Punya Transaksi Mencurigakan

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku telah melakukan pelacakan rekam jejak kelima menteri barunya sejak dua setengah bulan yang lalu. Hal itu pula yang membuatnya tidak memerlukan bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam proses seleksi. (Lihat Juga: Bongkar Pasang Menteri Jokowi)

"Sudah dari dua setengah bulan yang lalu melakukan pelacakan rekam jejak menteri baru," ujar Jokowi di Credentials Room, Istana Negara, Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/8).

Pilihan Redaksi 14 Tahun Lalu, Harta Rizal Ramli Rp 8,5 Miliar Harta Luhut Binsar Panjaitan Sekitar Rp 7 Miliar Lapor Aset 2009, Sofyan Djalil Berharta Rp 20 Miliar JK: Hasil Audit KPK atas Calon Menteri Kadang Tak Jelas

Jokowi menyampaikan, berdasarkan pelacakan rekam jejak yang dilakukannya itu, ia memastikan tidak akan ada transaksi mencurigakan yang dilakukan para menteri barunya. "Enggak ketemu transaksi mencurigakan," kata dia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meyakinkan bahwa penunjukan kelima menteri barunya, terutama yang bekerja di bidang ekonomi, semata-mata hanya karena saat ini pemerintah ingin merespon secara cepat apa yang terjadi pada keuangan global. Ia pun menilai, pada hari pertama setelah perombakan (reshuffle) kabinet para menteri baru langsung bekerja.

"Ya semuanya langsung bekerja, karena kami ingin merespon secara cepat terjadinya perubahan-perubahan situasi dan keuangan global yang harus cepat direspon Menko dan menteri yang baru," ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyatakan Jokowi tidak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi serta PPATK dalam proses seleksi menteri-menteri barunya karena ia telah melakukan pelacakan lebih dulu.

Presiden, ujar Pratikno, sudah sejak lama melacak lima menteri barunya. "Ini bukan proses mendadak. Ini proses yang panjang dan keputusannya baru kemarin dilakukan. Seperti mendadak, dalam konteks administrasi memang mendadak, tetapi proses pengurusannya sudah sangat lama," kata dia di Gedung Utama Sekretariat Negara, Jakarta Pusat.

Mantan Rektor Universitas Gadjah Mada itu menyampaikan, perombakan (reshuffle) kabinet bukan semata-mata persoalan pergantian personel, melainkan juga akselerasi program-program pemerintah, termasuk kebijakan pemerintah dalam menghadapi situasi ekonomi global yang sedang tidak ramah seperti saat ini.

Sementara itu, anggota Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki mengatakan Jokowi menganggap para menteri yang baru diangkat saat ini sebagai figur yang sudah cukup diketahui publik. Jokowi juga disebut sudah mengenal dan mempertimbangkan integritas kelima orang itu.

"Kemarin memang ada keperluan untuk segera reshuffle kabinet supaya ada kepastian bagi dunia usaha. Kurang bagus kalau rencana reshuffle berlarut-larut karena kepastian politik penting untuk bisnis," kata Teten.

Dalam situasi ekonomi yang melemah ini, ujar Teten, Presiden ingin membentuk tim ekonomi yang memiliki pengalaman dalam menangani krisis.

"Presiden akan terus melakukan evaluasi pada kabinet ini, tapi KPK dan PPATK juga bisa memeriksa laporan kekayaan mereka (menteri). Presiden bersikap terbuka," ujar Teten.

Kelima menteri yang Rabu kemarin (12/8) dilantik Jokowi di Istana Negara ialah Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Darmin Nasution sebagai Menteri Koordinator Perekonomian, Rizal Ramli sebagai Menko Kemaritiman, Sofyan Djalil sebagai Kepala Bappenas, Thomas Lembong sebagai Menteri Pedagangan, dan Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet. (utd)