Penyerapan Anggaran Lemah, DPR Minta Jokowi Terbitkan Keppres

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agus Hermanto menyoroti penyerapan anggaran pemerintah yang dinilai masih lemah. Pimpinan DPR dari Partai Demokrat itu menilai lemahnya penyerapan anggaran sebagai kondisi yang memprihatinkan.

"Mengkhawatirkan, penyerapan anggaran masih sekitar 10-20 persen. Ini menunjukkan ketidakefektifan. Masak anggaran besar tidak bisa terserap," ujar Agus di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/8).

Pilihan Redaksi Kejaksaan Dampingi Kepala Daerah untuk Serap Anggaran Penyerapan Anggaran Rendah, Jokowi Berang di Sidang Kabinet Jokowi Sentil Minimnya Belanja Kemenhub dan Kementerian ESDM Jokowi Belum Setujui Tujuh Mega Proyek Pembangunan DPR

Agus menilai penyerapan anggaran penting untuk mendongkrak laju perekonomian negara. Untuk menggenjot perekonomian, Agus menganggap penyerapan anggaran diperlukan, salah satunya, guna mengoptimalkan program percepatan pembangunan yang selama ini digalakkan pemerintah.

"Dalam hal ini kami menyambut Keppres percepatan pembangunan. Intinya supaya penyerapan anggaran bisa dioptimalkan," kata Agus.

Presiden Joko Widodo belakangan menyoroti persoalan percepatan pembangunan yang dianggap belum terealisasi sepenuhnya. Presiden bahkan meminta jajaran lembaga penegak hukum untuk memberikan pengawalan guna memastikan pembangunan di daerah-daerah bisa berjalan lancar.

Salah satu dari sekian banyak daerah yang menjadi sorotan, misalnya, adalah Provinsi Papua. Dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi, pemerintah memandang perlu kebijakan pembangunan yang berbasiskan pada sumber daya alam (SDA), dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya, hukum dan lingkungan di Papua.

Atas dasar itu, Presiden Jokowi pada tanggal 21 Mei 2015 telah menandatangani Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tim Kajian Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Bagi Pembangunan Ekonomi Papua.

Agus Hermanto berharap percepatan pembangunan itu bisa dilakukan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Percepatan pembangunan dalam banyak hal dianggap mampu mengoptimalisasi penyerapan anggaran.

”Pemerintah harus bisa memberikan arahan. Kalau penyerapan masih kurang dari 50 persen, itu jelek," kata Agus. (sur)