Capim KPK Agus Soal Koruptor: Masih Kaya dan Dihormati

Jakarta, CNN Indonesia -- Salah satu calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan diperlukan adanya social punishment atau sanksi sosial bagi koruptor di Indonesia. Alasannya, koruptor di Indonesia, meskipun telah merugikan negara dan masyarakat, masih bergelimang harta dan dihormati.

Bahkan, koruptor juga masih leluasa tertawa-tawa saat berhadapan dengan komisi anti rasuah. Hal tersebut disampaikan Agus di hadapan Panitia Seleksi (Pansel) KPK di Sekretariat Negara (Setneg), Senin (24/8). (Lihat Juga: 19 Capim KPK Jalani Uji Wawancara)

Pilihan Redaksi ICW: PNS Profesi Paling Korup ICW Sebut 10 Capim KPK Tak Penuhi Syarat Libatkan Keluarga, Tren Korupsi Mulai Bergeser 19 Capim KPK Jalani Uji Wawancara

"Koruptor kalau berhadapan dengan KPK masih ketawa-ketawa, kaya dan dihormati. Kalau sudah tertata dengan baik ada punishment lingkungan sekitar. Hal tersebut bisa dengan tidak mau bergaul, atau mohon maaf, meludah kepada koruptor," kata Agus. (Baca Juga: ICW Sebut 10 Capim KPK Tak Penuhi Syarat)

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) ini menilai ide sanksi sosial ini harus menjadi salah satu nilai pendidikan yang ditanamkan sekaligus diajarkan kepada anak-anak sejak dini. Selain itu, dia juga meminta partisipasi guru untuk berperan dan mengajarkan nilai-nilai ataupun sikap anti korupsi. (Lihat Juga: Libatkan Keluarga, Tren Korupsi Mulai Bergeser)

"Pendidikan tidak cukup kalau anak-anak tiap hari tidak melihat contoh. Kepala sekolah jualan lembar kerja siswa, itu tidak boleh. Seorang guru koordinir darma wisata dan gurunya gratis itu tidak boleh," ujar dia. 

Pentingnya Teknologi Informasi

Selain itu, Agus juga menyampaikan pentingnya peran teknologi informasi pada setiap sistem pemerintahan, terutama bidang pendidikan dan kesehatan. 

Di bidang pendidikan, misalnya, jika teknologi informasi bisa melebur ke dalam sistem pendidikan, maka sekolah bisa langsung diawasi oleh orangtua atau wali murid. Dengan demikian, kecurangan atau pencurian bisa diminimalisir.

Lalu, pada bidang kesehatan, masyarakat penghasilan rendah diberikan kesempatan untuk memiliki akses terhadap jumlah tempat tidur yang masih layak pakai dan jumlah dokter yang bertugas‎. Agus menjanjikan jika ia terpilih jadi pimpinan, maka KPK akan mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Kesehatan untuk memakai mengintegrasikan teknologi informasi dalam sistem-nya.

"Jadi, Presiden tinggal klik bisa tahu hal di lapangan," ujar Agus.‎ (utd)