Pemprov DKI Jakarta Harus Miliki SOP Penggusuran

Jakarta, CNN Indonesia -- Kericuhan yang terjadi saat penggusuran Kampung Pulo Kamis (20/8) lalu menjadi sorotan Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA). Azas Tigor Nainggolan, Ketua FAKTA menyebut kericuhan itu bisa diantisipasi bila Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dalam melakukan penggusuran.

"Relokasi itu tidak boleh dilakukan dengan kekerasan. Relokasi warga negara boleh saja tapi ada prosedur yang harus dipenuhi. Dalam hal ini Pemprov tidak punya prosedur," kata Azas di kantor Komnas Ham, Senin (24/8).

Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta harus belajar dari pengalaman penggusuran sebelumnya yang kerap menjadi pro kontra. Bila ada SOP yang jelas, relokasi akan bisa dikelola dengan terencana.

Pilihan Redaksi Komnas HAM: Pengerahan Pasukan ke Kampung Pulo Berlebihan FAKTA: Warga Miskin Bukan Sumber Masalah Perkotaan Pemprov: Lantai 2 Rusun Jatinegara Barat jadi Tempat Usaha Rusun Jatinegara Barat Prioritas untuk Warga Bantaran Kali

"Kami dua tahun terakhir sebenarnya sudah minta pemprov untuk membuat SOP relokasi warga, belajar dari pengalaman penggusuran sebelumnya di Jakarta," katanya.

Selain FAKTA, Komnas HAM pun meminta Pemprov DKI Jakarta menyusun standar untuk penggusuran warga. Terlebih mereka juga mendapat laporan bahwa tidak ada pemberitahuan resmi untuk penggusuran.

"Pemberitahuan bongkar juga dari sms lurah, bukan pemberitahuan resmi. Seharusnya ada standar baku," kata Komisioner Komnas HAM, Muhammad Nurkhoiron.

Khoiron juga meminta kepada Pemprov DKI Jakarta untuk transparan dalam tata kelola kota sehingga warga dapat mengetahui dan mempersiapkan diri jika memang wilayahnya terkena program tata kelola kota dari Pemprov DKI Jakarta.

Sebelumnya, terjadi bentrokan antara warga Kampung Pulo dan aparat keamanan pada Kamis (20/8). Bentrokan menyebabkan 12 orang luka-luka dan 27 orang ditangkap oleh pihak kepolisian. (pit)