Percepat Serapan Anggaran, Ahok Bakal Belanja Tanah

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan banyak membeli tanah untuk mempercepat penyerapan anggaran. Ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo agar kepala daerah mempercepat penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran dinilai bisa memacu pertumbuhan ekonomi nasional yang saaat ini masih lesu.

Ahok mengatakan, pembelian tanah bisa adalah salah upaya yang akan ditempuh untuk menyerap anggaran.

Pilihan Redaksi Penyerapan Anggaran Daerah Rendah, DKI Paling Lamban Belanja Jokowi Instruksikan Gubernur Percepat Penyerapan Anggaran Rupiah Anjlok, Pemerintah Sibuk dengan Penyerapan Anggaran Jokowi Imbau Kepala Daerah Tak Ragu Belanjakan Anggaran

"Salah satunya beli tanah. Tapi begitu APBD diubah, sudah cepat menyerap anggaran," kata Ahok saat ditemui di Balai Kota, Jakarta, kemarin. 

Terkait kebijakan Menteri Keuangan yang akan menjadikan APBD yang tak terpakai menjadi surat utang, Ahok justru menyetujuinya. Meski serapan anggaran DKI rendah ia optimis bisa memperbaikinya pada APBD Perubahan 2015. (Baca juga: Sofjan Wanandi: Belanja Pemerintah Tak Cukup Genjot Ekonomi)

"Saya setuju itu, bagus. Kalau dideposito-deposito begitu kan tidak benar. Jadi kadang-kadang APBD yang tidak terpakai itu suka didepositokan," ujar Ajok.

Data dari Kementerian Keuangan menyebutkan ada belasan daerah di Indonesia yang lamban dalam hal penyerapan APBD 2015. DKI Jakarta menjadi Provinsi yang sampai saat ini paling lamban dalam membelanjakan anggarannya.

Sementara urutan kedua ditempati oleh Provinsi Jawa Barat, disusul Riau, Papua dan Kalimantan Timur. Sedangkan untuk daerah dengan tingkat administrasi kabupaten, urutan teratas yang paling lamban penyerapan anggarannya diisi oleh Kabupaten Kutai Kertanegara, Malang, Bengkalis, Berau dan Bogor.

Berangkat dari hal itu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro pun meminta Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dengan tingkat serapan paling lamban segera membelanjakan anggarannya sesuai dengan yang direncanakan. (Baca juga: Serapan APBD Tak Maksimal Karena Ahok Banyak Batalkan Proyek)

"Dana ini adalah hak masyarakat untuk membangun infrastruktur dan meningkatkan pelayanan. Bukan hanya diendapkan di perbankan saja seperti Kabupaten Kutai Kertanegara," ujar Bambang di Jakarta, Jumat (22/8). (sur)