Muhammadiyah Ingin Capim KPK Bebas Isu Gender dan Lembaga

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Pemimpin Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Azhar Simanjuntak meminta Tim Seleksi (Timsel) Pimpinan Komisi Pemberentasan Korupsi (KPK) untuk mengesampingkan perspektif gender dan keterwakilan lembaga dalam menentukan siapa pemimpin KPK yang baru.

"Tim seleksi harus paham KPK bukan lembaga politik yang memperhatikan pentingnya keterwakilan. KPK adalah lembaga hukum," ujar Dahnil dalam rilis yang diterima CNN Indonesia, Kamis (27/8).

Dahnil menuturkan, kerja Timsel sangat menentukan masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia. Sehingga, Pemuda Muhammdiyah mengharapkan adanya netralitas dan kejelian dalam memilih pimpinan KPK untuk lima tahun kedepan.

Lebih lanjut, Pemuda Muhammadiyah mengatakan ada tiga syarat yang harus dipenuhi oleh pimpinan KPK yang baru, antara lain memiliki integritas, rekam jejak yang bersih dan kompetensi.

"Syarat kualitatif itulah yang harus diperhatikan oleh Timsel," ujar Dahnil.

Pilihan Redaksi Ahok Sebut Capim KPK Surya Tjandra Punya Integritas Pansel KPK: Permintaan Bareskrim Bagaikan Harapan Usai Wawancara, Capim KPK Unsur Kepolisian Hindari Wartawan Sebagai Capim Wanita, Sri Siap Berikan Warna Baru di KPK

Selain itu, Pemuda Muhammadiyah berharap hasil penelusuran harus disampaikan secara terbuka agar masyarakat mengetahui lebih detail soal personal pimpinan KPK yang baru.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan, pihaknya menyarankan Panitia Seleksi calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mempertimbangkan catatan hasil penelusuran rekam jejak capim, termasuk yang diberi tanda merah, yang diberikan Badan Reserse Kriminal Polri.

Pramono menjelaskan, Polri merupakan bagian dari pemerintah, sehingga apa yang menjadi masukan dan catatan terkait penelusuran rekam jejak capim seperti yang diminta khusus oleh Pansel sebaiknya dijadikan pertimbangan.

"Karena memang Pansel ini independen dan mandiri. Kami juga sama sekali tidak mempengaruhi, karena permintaan itu secara resmi tentunya seyogyanya dipertimbangkan, sebab kalau tidak, data atau fakta yang ada itu bisa menjadi liar di masyarakat," ujar politisi yang akrab disapa Pram itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (26/8). (pit)