Pansel KPK: Permintaan Bareskrim Bagaikan Harapan

Jakarta, CNN Indonesia -- Juru bicara panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Betti Alisjahbana menanggapi positif permintaan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso terkait temuan capim yang bermasalah.

Betti mengaku Pansel mengapresiasi setiap masukan yang diberikan semua pihak atas kandidat-kandidat Komisioner KPK yang saat ini tengah diseleksi.

"Kami lihat itu sebagai harapan. Kami akan memilih calon terbaik yang tidak memiliki masalah hukum," ucap Betti di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (26/8).

Namun, Betti mengatakan Pansel tidak akan terpengaruh atau terganggu pihak luar dalam memilih calon pimpinan KPK yang nantinya akan diserahkan ke Presiden Joko Widodo.

Pilihan Redaksi Pansel KPK Cecar Saut Soal Mobil Mewah dan Pencucian Uang Sebagai Capim Wanita, Sri Siap Berikan Warna Baru di KPK Capim KPK Yotje Mende Akui Alpa Tak Serahkan LHKPN

Sebelumnya, Budi Waseso akan meminta pertanggung jawaban Pansel dengan meloloskan kandidat yang dianggap bermasalah oleh Kepolisian.

Diketahui, Pansel melibatkan Bareskrim dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri latar belakang dalam keuangan dan juga bidang pidana dan etika.

Diketahui, PPATK mengatakan 10 capim KPK memiliki rekening yang mencurigakan. Mengenai hal ini, Sekretaris Kabinet Pramono Anung berpesan agar pansel dapat mempertimbangkan catatan Bareskrim.

Sore tadi, setelah menutup proses seleksi wawancara, Ketua Pansel Destry Damayanti mengatakan pihaknya akan tetap berpegang pada lima hal dalam meloloskan calon pimpinan KPK.

Kelima hal tersebut adalah integritas moral, kompetensi, leadership, independensi dan pengalaman kerja yang bisa memberikan nilai tambah ke KPK.

Destry mengatakan, pansel akan mengkonsinyeringkan hasil tes kesehatan dengan hasil tes wawancara 19 capim KPK. Setelah itu, Pansel akan memilih delapan nama untuk diserahkan ke Presiden Jokowi. Kemudian, empat nama akan dipilih Jokowi untuk diuji kelayakan dan kepatutannya oleh Komisi Hukum DPR. (hel)