Buruh Demo Besar, Pemerintah Harus Antisipasi Lonjakan PHK

Jakarta, CNN Indonesia -- Aksi unjuk rasa buruh hari ini di Jakarta patut menjadi peringatan bagi pemerintah. Pemerintah mulai harus mulai menyiapkan regulasi ketenagakerjaan terutama menjelang dimulainya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akhir tahun ini.

Menurut anggota Komisi IX DPR Irma Suryani, demonstrasi buruh saat ekonomi sedang labil saat ini adalah hal yang lumrah. Wajar jika buruh mengkritisi pemerintahan Joko Widodo.

Pilihan Redaksi Menteri Hanif: Sudah 26 Ribu Pekerja Di-PHK Ekonom Indef: PHK Buruh Harus Jadi Opsi Terakhir Buruh Minta Bertemu Menaker dan Menkes di Istana Demo Buruh, Bundaran HI-Istana Negara Dijaga Ribuan Polisi

"Pemerintah harus berhati-hati, tertutama saat MEA, akan banyak sekali PHK kalo pemerintah tak menyiapkan antisipasi," kata Irma di Kompleks DPR, Jakarta, Selasa (1/9). (Baca juga: Demo Buruh di Jakarta, Mesti Lewat Mana?)

Salah satu antisipasi yang bisa dilakukan pemerintah menurutnya adalah membuat aturan yang berpihak pada pekerja lokal.

Selanjutnya, anggota Fraksi NasDem ini meminta pemerintah banyak membuka lapangan kerja.

SIMAK FOKUS: Buruh Kembali Kepung Jakarta

"Membuka lapangan kerja itu tidak harus ada syarat-syarat yang diminta oleh investor, mereka membawa tenaga kerja asing untuk bekerja di sini juga, ini harus jelas," katanya.

Misalnya, ia mencontohkan, saat perusahaan asing membawa tenaga kerja sendiri, harus ada jangka waktu tertentu untuk sektor tertentu pula. (Baca juga: Kisah Ratusan Pekerja China di Tanah Lebak)

Kapada buruh, Irma berharap demonstrasi digelar secara damai dan sebisa mungkin aksi kekerasan bisa dicegah. "Kalao aksi ditunggungi kepentingan tertentu yang rugi buruh sendiri," kata Irma. (Baca juga: Jokowi Ajak Tukang Ojek dan Sopir Angkot Makan Siang)

Hari ini ribuan buruh dari berbagai elemen buruh turun ke jalan. Dari dari Jabodetabek, Kerawang dan Jawa Timur, buruh akan berunjuk rasa di depan istana.

Soal tenaga kerja asing akan jadi sorotan buruh. Selain itu, buruh juga masih memperjuangkan isu-isu lama dari mulai upah layak, sistem alih daya, hinga jaminan kesehatan. (sur)