Siti Fadilah Bantah Suaminya Kecipratan Duit Korupsi Alkes

Jakarta, CNN Indonesia -- Bekas Menteri Kesehatan Siti Fadilah menyangkal bahwa suaminya, alm. Muhammah Supari Supari kecipratan duit korupsi alat kesehatan untuk penanganan wabah flu burung tahun anggaran 2006.

Bantahan disampaikan dalam sidang pemeriksaan saksi untuk terdakwa Mulya A. Hasjmy, bekas Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Melayanan Medik Departemen Kesehatan. (Baca: Anak Buah Siti Fadilah Didakwa Korupsi Alkes)

Dalam persidangan, Siti dikonfirmasi mengenai anggaran senilai Rp 118,36 juta untuk keperluan perjalanan keluar negeri bersama dengan Direktur PT Indofarma Global Medika Ary Gunawan.

Pilihan Redaksi Cici Tegal Sebut Terima Rp 500 Juta dari Siti Fadilah Supari Cici Tegal Kembali Diperiksa KPK Terkait Korupsi Alkes Telusur Korupsi Siti Fadilah, KPK Periksa Pegawai Kemenkes

Siti mengatakan suaminya tegas terkait penggunaan fasilitas jabatan istrinya sebagai menteri kesehatan saat itu. Siti mengatakan suaminya bahkan tidak pernah mau ikut kendaraannya saat berpergian.

Menteri Kesehatan era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ini mengatakan suaminya selalu menggunakan anggarannya sendiri, melalui sekretaris pribadinya, Ade Lazuardi untuk mengatur perjalanan ke luar negeri.  

"Enak saja. Suami saya antik. Kalau ke luar negeri saja, dia tidur di hotel, saya di KBRI," ucap Siti Fadilah di Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (9/9).

Sebelumnya, dalam dakwaan Mulya, suami Siti Fadilah disebut menerima aliran dana korupsi pengadaan Alkes. Anak Siti Fadilah, Tia Nastiti disebut turut kecipratan duit sebesar Rp 500 juta dari hasil korupsi pengadaan Alkes. (Baca: Keluarga Siti Fadilah Disebut Kecipratan Duit Korupsi Alkes)

Duit hasil korupsi diberikan ke sejumlah pejabat Kementerian Kesehatan dan rekanan penggarap proyek pengadaan. Duit tersebut juga digunakan untuk membayar sejumlah tiket perjalanan dinas.

Dalam perkara ini, Mulya menunjuk langsung perusahaan rekanan tanpa melalui lelang. Mulya atas perintah Siti Fadilah menyetujui pengusulan PT Bhineka Usada Raya (BUR) menjadi perusahaan rekanan yang menggunakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai “bendera”.

Selain itu, Mulya juga didakwa mengetahui penggelembungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang seharusnya dibuat oleh Yonke Mariantoro selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Faktanya, HPS dibuat oleh PT BUR dan perusahaan rekanan lainnya, Abadinusa Usaha Semesta (PT AUS) dan PT Sarana Reka Eltra Kencana (PT SREK).

(obs/obs)