LP Rehab Ditambah Demi Pulihkan 15 Ribu Pecandu Narkotik

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berencana merehabilitasi sebanyak 15.000 narapidana pada tahun ini. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk memperbanyak pusat rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di seluruh Indonesia.

Kepala humas Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham, Akbar Hadi, mengatakan sejauh ini telah terdapat kurang lebih seratus lapas yang menjadi tempat rehabilitasi bagi napi pecandu atau pemakai narkoba. (Lihat Juga: Kepala Daerah Dilibatkan dalam Rehabilitasi Pecandu Narkotika)

Pilihan Redaksi Rumuskan UU Narkotika Baru, Buwas Undang Institusi Terkait Budi Waseso Undang Berbagai Pihak untuk Evaluasi Rehabilitasi BNN: 943 Ribu Pengguna Narkotik Kronis Harus Direhabilitasi Panti Rehab Narkotik Belum Optimal Tangani Pecandu Kronis

"Namun jumlah tersebut tidak cukup untuk mengejar target rehabilitasi 15 ribu napi. Oleh karena itu, Menkumham (Yasonna Laoly) memberikan kebijakan baru kepada kepala kantor wilayah untuk bisa menetapkan lapas rutan sebagai tempat rehabilitasi," kata Akbar saat dihubungi CNN Indonesia, Kamis ( 10/9). (Baca Juga: Rumuskan UU Narkotika Baru, Buwas Undang Institusi Terkait)

Berdasarkan data Kemenkumham, saat ini terdapat 169.697 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang berada di Lapas dan Rutan di seluruh Indonesia. Sebanyak 60.357 diantaranya terkait kasus Narkoba, dengan detail 23.903 adalah pengguna dan 36.454 bandar atau pengedar. (Baca Juga: 16 Lokasi Rehab Pecandu Narkoba Diresmikan)

Akbar menjelaskan lapas rehabilitasi nantinya hanya akan digunakan oleh para napi yang termasuk ke dalam kategori pengguna, dan bukan bandar atau pengedar.

"Pemakai korban adalah korban yang harus direhabilitasi. Namun, mereka yang termasuk kurir, bandar, atau terlibat jaringan narkotika internasional, hanya merusak masa depan. Silahkan dihukum seberat-beratnya," ujar Akbar.

Lebih jauh, kata Akbar, selain mendapatkan rehabilitasi, para pecandu atau pemakai juga akan dibantu mendapatkan grasi dari Presiden. Hal itu sesuai dengan Pasal 127 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal tersebut berbunyi setiap tersangka yang merupakan korban penyalahgunaan narkotika bisa mendapatkan rehabilitasi dari negara.

Akbar mengatakan untuk menentukan apakah seseorang termasuk pengedar atau pecandu, telah dibentuk tim gabungan assessment yang terdiri dari pihak Badan Narkotika Nasional (BNN), Kemenkumham, Kepolisian, Kejaksaan serta dinas kesehatan setempat.

"Tim ini terdiri atas dua orang medis dan empat pekerja hukum. Mereka yang akan memutuskan apakah seorang napi pecandu atau bukan," kata dia menegaskan.

Akbar menilai, sejauh ini pemerintah masih memerlukan lembaga rehabilitasi bagi para pecandu dan pemakai narkoba. Bagaimanapun, para pecandu dan pemakai adalah korban dan dengan demikian menjadi tanggung jawab negara. (utd)