Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPP Partai Nasional Demokrat (NasDem) Johnny G Plate mengingatkan Partai Amanat Nasional bahwa dukungan partai politik terhadap pemerintah harus dilakukan tanpa syarat. PAN diimbau tidak mempersoalkan jatah menteri di kabinet yang menjadi kewenangan absolute Presiden Joko Widodo.
"NasDem mengingatkan, jangan memberi syarat kepada presiden. Karena dari awal NasDem sebagai partai yang mendukung pemerintah pun tidak memberi syarat kepada presiden," ujar Johnny saat dihubungi wartawan, akhir pekan lalu.
Bagaimanapun, Johnny sebagai kader yang mewakili partai pemerintah tetap membuka pintu lebar-lebar kepada partai politik manapun yang berniat gabung dengan pemerintah. Dengan catatan, dukungan itu tidak disertai dengan embel-embel jatah kursi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mau mendukung pemerintah atau mau minta kursi? Ini dua hal yang beda. Kalau mau dukung pemerintah, dapat atau tidak dapat kursi, itu tetap dukung pemerintah," tutur Johnny. (Baca:
Jokowi Akui PAN Sodorkan Nama Pengurus KEIN)
Kalaupun nantinya ada perombakan kabinet, Johnny tidak mempersoalkan apakah nantinya PAN bakal diajak bergabung atau tidak. Entah nantinya menteri dari parpol yang bakal bertambah atau berkurang, Johnny menyerahkan sepenuhnya kepada kewenangan presiden.
Johnny menilai bergabungnya PAN saat ini lebih berkaitan dengan sudut pandang dalam hal situasi ekonomi sekarang yang membutuhkan sinergi nasional. Semua kekuatan nasional dinilai perlu disatupadukan demi mempertahankan dan menjaga perekonomian bangsa.
Sebelumnya Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengklaim dukungan partainya ke pemerintahan murni untuk membantu memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia, bukan terkait pembagian kekuasaan. (Baca:
PAN Klaim Tetap Dukung Jokowi Meski Tak Dapat Jatah Menteri)
Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno partainya akan tetap melakukan kajian internal sebelum memberikan dukungan atas kebijakan-kebijakan yang hendak dibuat pemerintah. Eddy mengatakan PAN bakal terus mengingatkan pemerintah apabila kebijakan yang dibentuk tidak pro rakyat.
(obs)