Ahok Tunggu Aturan Pusat soal Penjualan Minuman Beralkohol

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok angkat bicara mengenai rencana Kementerian Dalam Negeri yang akan mengembalikan aturan peredaran minuman berakohol ke pemerintah daerah. Ahok mengatakan jika hal tersebut benar terjadi, dirinya akan kembali terapkan aturan yang ada di Jakarta.

"Kami tunggu saja. Gampang, tinggal balik ke Perda lama saja. Kami sudah ada Perda (Peraturan Daerah) yang mengatur minuman beralkohol di bawah 5 persen (boleh dijual) segala macam," kata Ahok, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (16/9).

Perda yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, yang di dalamnya disebutkan minuman alkohol lima persen ke bawah termasuk minuman beralkohol tipe A, yang masih boleh dikonsumsi.

Pilihan Redaksi Festival Bir Saat Ramadan Undang Amarah Umat Muslim di China Pemprov Jakarta Musnahkan 11 Ribu Botol Miras di Monas Bea Masuk 150%, Harga Jual Minol di RI Termahal di Dunia DPR Nilai Larangan Minuman Beralkohol Negatif Buat Investasi

Ahok menjelaskan minuman alkohol seperti bir tidak menyebabkan tindak kriminalitas bagi yang meminumnya. Dirinya berdalih penyebab kriminalitas lebih disebabkan oleh minuman oplosan.

"Belum pernah ada catatan kriminal orang minum bir, mabuk, terus menyerang. Yang ada oplosan, itu ajah," kata Ahok.

Ahok menambahkan justu bir digunakan dalam dunia medis, terutama bagi pasien diharuskan buang air kecil.

"Sekarang kamu ke dokter, dokter suruh kamu buang air kecil, kalau kamu susah buang air kecil disuruh minum bir loh," kata Ahok.

Namun, Ahok menegaskan peredaran minuman alkohol di Jakarta tidak akan dijual secara bebas. Ada syarat-syarat tertentu untuk mendapatkan atau menjual minuman beralkohol di Jakarta.

"Umur sekian enggak boleh beli, yang dijual alkoholnya dibawah 5 persen," kata Ahok.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 06/M-DAG/PER/1/2015, minimarket dan pengecer dilarang memperjualbelikan minuman beralkohol (minol) berkadar di bawah 5 persen (golongan A) per 16 April 2015.

Kendati demikian, pemerintah akan memberikan kelonggaran pada pengecer minol sekelas bir tersebut di daerah pariwisata Bali melalui petunjuk teknis peraturan terkait yang tengah disusun.

Nantinya Kemendag dapat berkoordinasi dengan koperasi tersebut mengenai tempat penjualan, sistem penjualan dan aturan lain yang terkait. Adapun yang diperbolehkan membeli minol di pengecer tersebut hanya turis asing di lokasi penjualan yang telah ditentukan.

Selanjutnya, pemerintah akan mengkaji kemungkinan petunjuk teknis tersebut juga akan berlaku di daerah pariwisata lain. (hel)