Pecahkan Ragam Masalah, Fahri Minta Istana Dibangun di Papua

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai penyanderan warga negara Indonesia yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Papua Nugini merupakan buntut dari persoalan yang lebih luas di Papua. Pemerintah menurutnya selama ini belum menyelesaikan berbagai masalah yang ada di wilayah paling timur itu.

Ia mencontohkan soal konflik dengan gerakan separatis. Karena tak kunjung selesai, menurutnya pada akhirnya konflik akan terus berulang. Jika pun berakhir, itu hanya dalam konteks operasi yang bersifat simbolik. (Baca juga: Negosiasi Pembebasan WNI, Militer Siapkan Kekuatan Besar)

Pilihan Redaksi Pemerintah Tolak Barter Sandera WNI, Siapkan Deretan Skenario Bebaskan Sandera OPM, Luhut Siapkan Skenario Terburuk Pangdam: Utusan PM Papua Nugini Temui Kelompok Penyandera WNI Wiranto: Cara Keras dalam Bebaskan Sandera Langkah Terakhir

"Papua itu tidak perlu uang. Mereka hanya perlu perasaan hadir di negeri ini sebagai bagian dari bangsa. Kehadiran pusat di sana belum terasa," kata Fahri.

Oleh karena itu persoalan di Papua menrutnya bukan sekadar pembebasan sandera, melainkan perlu evaluasi mendalam agar semua urusan selesai.

Untuk bisa menghadirkan pemerintah pusat di Papua, Fahri mengaku pernah mengusulkan agar dibangun Istana di sana. (Baca juga: Kronologi Penyanderaan Dua Warga di Perbatasan Papua)

"Presiden juga harus sering ke sana. Presiden punya pesawat yang tak perlu transit. Urusan Papua tidak bisa dituntaskan dengan penyelesaian-penyelesaian yang simbolik," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera ini.

SIMAK FOKUS: Dua Warga Tersandera di Perbatasan Papua

Hingga saat ini dua WNI bernama Sudirman dan Badar masih disandera kelompok bersenjata di wilayah Papua Nugini. Pemerintah sampai saat ini masih terus mengupayakan agar keduanya dibebaskan. Termasuk meminta bantuan otoritas Papua Nugini untuk membebaskan dua WNI itu.

Penyanderaan keduanya disebutkan karena kelompok bersenjata ingin dua rekan mereka yang kiini ditahan di Polres Keerom dilepas. Namun pemerintah menyatakan tak akan berkompromi untuk membebaskan dua WNI tersebut. Meski begitu, berbgaai upaya terukur terus dilakukan untuk bisa membebaskan dua WNI tersebut. (sur)