Kejagung Segera Berkirim Surat ke Pengadilan Soal Supersemar

Jakarta, CNN Indonesia -- Kejaksaan Agung akan mengirimkan surat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk segera menindaklanjuti putusan peninjauan kembali (PK) perkara Yayasan Supersemar. Surat akan dikirim agar PN Jakarta Selatan segera memanggil Kejagung dan pengurus Yayasan Supersemar untuk membicarakan pembayaran denda yang ditentukan sebesar lebih dari Rp4,4 triliun.

"Ya, saya sudah terima laporan itu. Tahap berikutnya kami akan bikin surat ke PN Jakarta Selatan, permintaan supaya segera dilakukan tindak lanjutnya," ujar Jaksa Agung Muhammad Prasetyo saat dihubungi kemarin.

Prasetyo berharap pengurus Yayasan Supersemar dapat membayar denda yang dibebankan kepada mereka secara sukarela. Jika pembayaran secara sukarela tidak dapat dilakukan, maka PN Jakarta Selatan berhak melakukan eksekusi aset-aset milik yayasan tersebut kedepannya.

Pilihan Redaksi Pengacara Negara: Ahli Waris Soeharto Harus Ikut Bayar Denda Kucuran Dana Siswa Yayasan Supersemar Kejagung Dorong PN Selatan Eksekusi Putusan Denda Supersemar PN Jaksel Terima Salinan Putusan Perkara Yayasan Soeharto

"Nanti kalau diminta seperti apa, mereka kan akan panggil para pihak yang terlibat. Tergugat (Yayasan Supersemar) akan ditanya mau membayar sukarela atau tidak. kalau tidak bisa, PN Jakarta Selatan akan menunjuk juru sita untuk melakukan penyitaan aset," ujarnya.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Amir Yanto mengatakan bahwa Kejagung telah menerima salinan putusan PK perkara Yayasan Supersemar sejak kemarin sore.

Salinan diterima oleh Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) yang mewakili Kejagung dan negara saat menghadapi perkara Yayasan Supersemar beberapa tahun lalu.

"Sekarang Jamdatun sedang menunggu panggilan dari panitera PN Jakarta Selatan untuk bertemu bersama-sama pihak yayasan, membicarakan bagaimana pelaksanaan eksekusi tersebut," ujar Amir.

Vonis bersalah diputuskan PN Jakarta Selatan atas kasus Yayasan Supersemar pada 28 Maret 2008, yang dikuatkan dengan vonis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 19 Februari 2009.

Keberatan dengan putusan itu, Supersemar mengajukan kasasi ke MA pada Oktober 2010. Namun jumlah nominal yang harus dibayar Yayasan Supersemar salah ketik dalam putusan tersebut.

Dalam putusan, tertulis denda yang harus dibayar Yayasan Supersemar adalah 75 persen dari Rp 185 juta. Padahal, Yayasan itu seharusnya membayar 75 persen dari Rp 185 miliar, atau Rp 139 miliar, kepada negara.

Atas putusan kasasi tersebut, Kejaksaan Agung mengajukan peninjauan kembali pada September 2013, yang juga diikuti PK Yayasan Supersemar. MA akhirnya mengabulkan PK Kejaksaan Agung dan menolak PK Supersemar sehingga yayasan Keluarga Soeharto mesti membayar denda sebesar Rp 4,4 triliun. (meg)