Polda Minta Tambahan Pengamanan Jelang Pilkada

Jakarta, CNN Indonesia -- Rangkaian Pilkada 2015 yang diadakan serentak di lebih dari 250 daerah di Indonesia tengah memasuki masa kampanye. Pengamanan terhadap jalannya kampanye pun dilakukan oleh satuan Kepolisian Republik Indonesia, khususnya di daerah.

Meski begitu, bukan berarti perjalanan rangkaian pilkada bisa dilalui dengan mudah. Beberapa Polda yang berdomisili di Indonesia bagian timur malah meminta tambahan pasukan untuk mengamankan jalannya pilkada di sana.

Asisten Operasional Kapolri Inspektur Jenderal Unggung Cahyono mengatakan permintaan tersebut dilontarkan dengan alasan potensi di beberapa daerah cukup besar.

"Yang meminta dukungan, seperti Maluku Utara dan Papua Barat. Nantinya kami beri dukungan masing-masing satu kompi dari Mabes Polri," kata Unggung saat ditemui di Jakarta, Senin (21/9).

Pilihan Redaksi Kapolri Minta Polres Amankan Calon Kepala Daerah Polisi Bentuk Pola Khusus Pengamanan Pilkada Wilayah Konflik Rawan Sengketa Pilkada, Polda Siap Amankan MK Punya Waktu Singkat, Kapolres Tangsel Siap Amankan Pilkada

Meski telah meminta bantuan kepada Mabes Polri, Unggung mengungkapkan bahwa kondisi di daerah-daerah tersebut masih bisa dikendalikan. Seperti diketahui saat ini rangkaian pilkada tengah memasuki masa kampanye yang akan berakhir pada November 2015.

"Kondisi mulai tak kondusif dan berpeluang konflik adalah jelang masa tenang kampanye. Nanti dilihat," kata Unggung. "Bantuan dari Mabes Polri akan dikerahkan jelang hari tenang hingga selesai proses pemungutan suara."

Setelah masa penetapan calon, Komisioner KPU Arief Budiman menyebut masa krusial lain yang dihadapi penyelenggara pemilu adalah masa kampanye. Masa kampanye dilangsungkan setelah tiga hari sejak penetapan calon yang diumumkan oleh KPU.

"Biasanya, pertentangan ada pada daerah yang pasangan calonnya incumbent dan bukan incumbent. Biasanya muncul kecurigaan. Kalau penantang baru semua, tidak jadi konflik," tuturnya.

Terkait potensi konflik saat kampanye, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Fajar Arifianto Isnunugroho menjelaskan pihaknya mengimbau media untuk bertindak netral dan tidak memihak. Tak bisa dipungkiri, Fajar melanjutkan, media yang berafiliasi dengan partai politik tertentu dapat menyebarkan fitnah yang tak berdasarkan fakta.

"Semua tayangan (siar) yang fitnah, bohong, menghasut, dianggap melanggar etika akan kami tindaklanjuti. Kalau ada temuan, kami kaporkan ke Badan Pengawas Pemilu," kata Fajar.

Merujuk data KPU, sebanyak 265 daerah mengikuti gelaran Pilkada. Total pendaftaran pasangan calon yang telah diterima mencapai 852 pasangan.

Jumlah itu terdiri dari 21 pasangan calon pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 714 pasangan calon pemilihan bupati dan wakil bupati, dan 117 pasangan wali kota dan wakil wali kota.

Sementara jumlah daerah yang diisi dua pasang calon peserta ada 81, daerah yang diisi 2 hingga 4 pasangan calon peserta ada 154, daerah yang diisi 5-6 pasangan calon peserta ada 25, dan jumlah daerah yang diisi lebih dari 6 pasangan ada lima daerah. (hel)