Jokowi Tak Akan Minta Maaf kepada Korban Tragedi G30S

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nashir menyatakan telah meminta klarifikasi mengenai isu pemerintah yang akan meminta maaf kepada korban tragedi Gerakan 30 September 1965.

Dalam kesempatannya bertemu Presiden Joko Widodo, hari ini, ia mengaku mendapatkan kepastian ihwal rencana itu langsung. Menurutnya, secara tegas Presiden Jokowi tidak akan meminta maaf kepada keluarga korban tragedi G30S.

Pilihan Redaksi Film tentang Pembantaian 1965 di Indonesia Dipuji di Swedia Dapat Ancaman FPI, Temu Nasional Korban 65 Dibatalkan Dokumen CIA yang Memotret Aksi Antikomunis di Ibu Kota (4)

"Sama sekali tak ada agenda, bahkan terpikir pun tidak, sehingga isu yang berkembang bahwa pemerintah akan meminta maaf, sudah terklarifikasi, Presiden tak akan melakukan itu, apalagi sampai membuat permintaan maaf," ujar Haidar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (22/9).

Haidar mengaku tidak mendapatkan penjelasan mengenai alasan mengapa Jokowi memutuskan untuk tidak meminta maaf. Namun ia yakin sang kepala negara berpegangan pada suatu prinsip.

Apapun keputusan Presiden terkait hal itu, ujar Haidar, PP Muhammadiyah, sebagai organisasi masyarakat akan tetap memberikan dukungan penuh.

"Pada hal ini, Muhammadiyah, NU, ormas lain, dan TNI posisinya mendukung pemerintah, Kata Presiden, 'kalau kami meminta maaf, kami akan berhadapan dengan NU, Muhammadiyah, TNI," kata Haidar menirukan ucapan Joko Widodo.

Minta dilupakan

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengungkapkan pernyataan pribadinya jika pemerintah seharusnya tidak perlu meminta maaf terkait peristiwa pembunuhan massal pascatragedi 30 September 1965 yang melibatkan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Ryamizard berkata, peristiwa tersebut sebaiknya segera dilupakan agar seluruh komponen negara dapat fokus mengejar target pembangunan ke depan.

"Sudahlah, lupakan. Kita bangun bangsa ini ke depan. Tidak akan ada habisnya. Minta maaf berarti salah, lalu nanti akan ada yang minta ganti rugi, lalu apa lagi. Tidak akan selesai," ujar Ryamizard di Jakarta, Rabu (19/8) petang.

Pensiunan TNI berbintang empat ini menuturkan, seringnya isu PKI muncul ke publik menandakan masih ada dendam di antara anak bangsa. Menurutnya, perasaan dendam tersebut akan menghalangi langkah Indonesia menghadapi persaingan global yang semakin ketat. (sip)