Kapolri Tak Akan Publikasi Kasus Jika Presiden Teken Perpres

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan kelak institusinya tidak dapat lagi mempublikasikan kasus-kasus yang ditangani, jika Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden tentang Percepatan Proyek Strategis.

Perpres tersebut disiapkan bertujuan untuk memberikan jaminan agar pejabat tidak takut dikriminalisasi dalam proses penyerapan anggaran.

"Ya tidak boleh mempublikasikan secara luas sampai tahap penuntutan," kata Badrodin di Markas Besar Polri, Jakarta, Jumat (22/9).

Larangan publikasi itu juga, kata Badrodin, termasuk larangan untuk mengumumkan nama tersangka sebelum masuk ke tahap penuntutan.

Dengan demikian, Badrodin menjelaskan, fungsi pengawasan terhadap kasus-kasus itu diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing pemangku kepentingan.

Pilihan Redaksi Tiga Bulan Tersisa, Jokowi Baru Bentuk Tim Pengawas APBN Serapan Anggaran Masih Rendah, Menteri Susi Mencak-mencak Menko Darmin Tak Terkesan dengan Surplus Neraca Perdagangan Dana Transfer Daerah Naik, Ekonom Ragukan Kualitas Serapan

"Kan ada pengawasnya masing-masing. Seperti kasus yang selama ini berjalan silakan dicek, dimonitor, tapi yang dimaksud jangan dipublikasi itu dari penyidikan hingga seterusnya," kata Badrodin.

Selain itu, dia juga menjelaskan, Polisi nantinya tidak bisa serta-merta menindak jika ada dugaan pelanggaran hukum. Dugaan itu harus dievaluasi terlebih dahulu apakah termasuk pelanggaran pidana, perdata atau administrasi.

"Kalau misalnya pelanggaran administrasi ya silakan dari pengawas internal pemerintah yang akan menindaklanjuti. Kalau perdata tentu harus dihukum perdata," kata Badrodin.

Walau demikian, dia tidak merasa peraturan ini nantinya akan menghambat penegakan hukum. Jika memang ditemukan unsur pidana, pihaknya tentu juga harus menindak tanpa toleransi.

Lebih jauh, dia meminta publik menunggu karena peraturan ini sendiri masih belum terealisasi. Menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, rancangan peraturan itu diharapkan selesai pekan depan.

Presiden Joko Widodo, kata dia, berkomitmen untuk segera menyelesaikan peraturan tersebut. Dia juga mengatakan, Perpres ini tidak spesifik dibuat untuk mencegah kriminalisasi melainkan untuk mengefektifikan penyerapan anggaran.

"Karena dua hal yang menjadi konsen beliau (Presiden) terhadap persoalan di internal. Pertama adalah masalah serapan. Kedua adalah hal yang berkaitan dengan percepatan infrastruktur strategis," kata Pramono.

Selain menggodok Perpres itu, sebuah Peraturan Pemerintah juga sedang diharmonisasi dan difinalisasi di Kementerian Hukum dan HAM. PP Tersebut berkaitan dengan administrasi pemerintahan.

"Mudah-mudahan dengan adanya PP ini segera bisa dikeluarkan sehingga ada betul-betul payung hukum Bagu aparat di daerah maupun di pusat sehingga mereka jelas mana yang boleh dan mana yang tidak," kata Pramono.

Ketika ditanyai apakah Perpres yang sedang digodok itu memang akan melarang publikasi kasus, Pramono enggan menjawab. "Itu sudah terlalu spesifik," ujarnya.

Yang jelas, kata dia, peraturan itu akan melarang pemidanaan kebijakan; menyelesaikan kesalahan administratif secara administrasi pemerintahan; dan memberikan waktu 60 hari bagi pejabat untuk melakukan perbaikan jika hasil audit menemukan ada kesalahan.

"Aparat penegak hukum, Kepolisian dan Kejaksaan diminta untuk tidak masuk dulu," kata Pramono. (meg)