Peran Orang Dekat Suryadharma Ali Terungkap di Sidang

Jakarta, CNN Indonesia -- Saksi sekaligus mantan Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan Kementerian Agama Syaifuddin Syafii menyebutkan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) ditunjuk oleh orang dekat mantan Menteri Agama Suryadharma Ali sekaligus kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ermalena Muslim.

Nama yang dipilih Ermalena kala itu disetor ke direktur Pelayanan Haji dan Umroh (PHU). ‎

"Bu Ermalena sangat dekat dengan orang-orang Pak Menteri, baik keluarga maupun partai PPP. Bu Ermalena termasuk yang mengusulkan PPIH sama satu orang lainnya, ajudan Bu Menteri (Mulyanah Acim)," ujar Syaifuddin saat menjadi saksi untuk Suryadharma di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin.

Pilihan Redaksi Suryadharma Ali Terus Berusaha Hadirkan SBY di Persidangan Lima Bekas Anak Buah Jadi Saksi untuk Suryadharma Ali SDA Pakai DOM untuk Pelesir, Paspor Cucu, dan Berobat Istri Eks Anak Buah Suryadharma Ali Lupa Tiap Dicecar Pertanyaan

Komunikasi terkait penunjukkan PPIH pun dilakukan melalui dua orang tersebut. Apabila tak disebutkan keduanya, Syaifuddin mengaku tak akan tahu siapa yang termasuk dalam panitia haji.

"Dalam beberapa hal kami pernah tanyakan ke beliau (Suryadharma) soal petugas PPIH, Pak Suryadharma bilang silakan berembuk dengan Ermalena," katanya.

Syaifuddin meyakini, Ermalena telah diangkat menjadi staf khusus menteri sejak tahun 2011. Ermalena mengurus segala hal keperluan menteri lintas bidang.

"Pernah ditugasi ke Arab Saudi, pernah hadir di acara Dirjen. Kesimpulan saya, tugas dia meliputi semua bidang yang melingkupi Kementerian Agama," katanya.

Rupanya, KPK mengendus ada yang tidak beres dengan penunjukkan panitia haji. Beberapa nama yang diusulkan justru orang rumah Suryadharma yang berperan mengurusi keperluan domestik petinggi partai berlambang ka'bah ini.

Mereka pun ikut masuk dalam daftar orang yang berangkat haji dari pihak kementerian.

Realitanya, penunjukkan PPIH tak sesuai standar. KPK mendakwa Suryadharma telah menggunakan kewenangannya untuk melakukan praktik kolutif dengan melibatkan orang terdekat.

Selain PPIH, modus lainnya yakni dengan penyewaan perumahan jamaah haji yang tidak memenuhi standar, dan pemanfaatan sisa kuota haji nasional oleh segelintir orang.

Dalam kasus haji, negara dinilai merugi hingga Rp 27 miliar. Korupsi dilakukan dalam rentang anggaran 2010 hingga 2013.

Suryadharma pun didakwa memperkaya orang lain seperti jajaran pegawai negeri di Kementerian beserta anggota DPR seperti Hasrul Azwar. Hasrul disebut mendapat keuntungan senilai SAR 5,8 juta.

Atas perbuatannya tersebut, Suryadharma disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1. (meg)