Kampus-kampus Bermasalah Versi Pemerintah

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Patdono Suwignjo menegaskan ratusan perguruan tinggi (PT) nonaktif tidak berarti izinnya dicabut.

"Sebanyak 243 PT dengan status nonaktif merupakan akumulasi sejak 16 September 2014. Data ini tidak dikeluarkan resmi oleh Kemenristekdikti," kata Patdono saat konferensi pers di Kemenristekdikti, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (6/10).

Lihat juga: STIE GICI Lawan Dikti, Tolak Perintah Cabut Ijazah Mahasiswa

Pilihan Redaksi Bareskrim Tetapkan Tersangka Pemalsuan Ijazah Palsu Berkley Menristekdikti M Nasir: Di Semarang, Hidup Saya Lebih Tenang Kementerian Bantah Tutup 243 Kampus Bermasalah STIE GICI Lawan Dikti, Tolak Perintah Cabut Ijazah Mahasiswa

Patdono menjelaskan ada beberapa pelanggaran yang menyebabkan 243 PT tersebut masuk kategori nonaktif. Ada pelanggaran yang termasuk ringan, ada pula yang termasuk berat.

Berbagai pelanggaran tersebut yaitu PT tidak melaporkan data PT selama empat semester berturut-turut, rasio dosen dan mahasiswa tidak ideal, serta melaksanakan kampus utama tanpa izin.

Ada pula pelanggaran lainnya berupa terjadinya konflik di PT yang bersangkutan atau yayasannya sudah tidak aktif. "Beberapa PT juga sudah ganti yayasan tetapi tidak melaporkan atau pindah kampus tetapi tidak melaporkan," kata Patdono.

Ia kemudian menjelaskan ada lima sanksi yang diberikan oleh kementerian, tergantung dari jenis pelanggaran yang dilakukan. Pertama-tama, PT akan diberikan peringatan tertulis.

Bila tidak juga berusaha memperbaiki layanan dan terus melanggar aturan, Patdono mengatakan sanksi terberat adalah pencabutan izin.

Kampus yang masuk dalam kategori nonaktif tidak akan mendapatkan berbagai layanan dari Kemenristekdikti, seperti pengusulan akreditasi, pengajuan penambahan prodi, sertifikasi dosen, pemberian hibah, serta beasiswa.

Sebelumnya Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir menyatakan ada ratusan perguruan tinggi nonaktif yang tersebar di berbagai daerah Indonesia. Ia mengklaim pihaknya akan terus melacak ratusan perguruan tinggi tersebut untuk memastikan tidak ada yang mengeluarkan ijazah palsu.

"Satu per satu akan saya lacak semuanya. Kalau proses pembelajarannya yang tidak benar, kami akan tertibkan. Namun, kalau ada kecurangan seperti mengeluarkan ijazah palsu, ya saya tutup," kata Nasir kepada CNN Indonesia.

Lebih lanjut, Nasir mengatakan bahwa tidak berarti 243 perguruan tinggi nonaktif tersebut merupakan kampus abal-abal. Pasalnya, ada beberapa kampus yang dinyatakan nonaktif lantaran tidak memenuhi rasio ideal antara dosen dan mahasiswa. (utd)