Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Sumarna F. Abdurahman menyarankan agar pemerintah menggelontorkan dana abadi pendidikan untuk meningkatkan mutu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Dana abadi pendidikan berada di bawah Kementerian Luar Negeri dengan jumlah Rp 15 triliun.
"Dari dana abadi itu, sebanyak dua hingga tiga persen bisa dikucurkan untuk SMK. Supaya fasilitas SMK bisa mengejar kecanggihan alat yang digunakan di industri," kata Sumarna di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta Selatan, Rabu (7/10).
Sumarna menilai alat yang digunakan di SMK cukup tertinggal dibandingkan dengan alat yang digunakan di dunia industri. Akibatnya, siswa yang magang di perusahaan tertentu belum punya keahlian dalam menggunakan alat yang dimiliki perusahaan.
"Selain itu, kami juga sarankan ke Kementerian Keuangan agar pajak yang diambil dari perusahaan asing dikembalikan lagi ke industri untuk meningkatkan kualitas pekerja Indonesia," katanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal senada juga dilontarkan Kepala SMK Negeri 1 Depok Rochmatul Cholil. Ia mengaku alat yang digunakan di sekolahnya masih sangat terbatas.
"Seharusnya satu alat itu digunakan dua siswa. Namun karena terbatas, sekarang satu alat digunakan sepuluh orang," kata Cholil.
Dalam mengatasi masalah ini, selain perlunya insentif dari pemerintah, Sumarna berpendapat perlu adanya kerja sama yang lebih kuat antara industri dengan SMK karena keduanya saling membutuhkan. "Pemerintah juga harus aktif menghubungkan keduanya," katanya.
Salah satu caranya adalah dengan program kerja magang atau perusahaan menyediakan lapangan pekerjaan khusus lulusan SMK.
Sementara itu, Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Mustaghfirin Amin menyatakan hampir semua lulusan SMK terserap di dunia kerja.
"Sebanyak 85 persen dari lulusan SMK terserap di dunia kerja dalam waktu tiga bulan setelah mereka lulus," kata Mustaghfirin.
Mustaghfirin mengatakan SMK masih menjadi pilihan utama bagi anak dari keluarga miskin. SMK dinilai tepat bagi siswa yang ingin langsung bekerja setelah lulus karena sekolah tersebut membekali siswanya dengan keterampilan yang dibutuhkan industri.
"Prioritas kami adalah jurusan pariwisata, maritim, dan agroindustri, sesuai dengan perintah presiden. Sejauh ini yang paling siap infrastrukturnya adalah pariwisata," katanya.
Mustaghfirin mengatakan saat ini ada sekitar 12 ribu SMK di seluruh Indonesia. Setiap tahunnya, dihasilkan sekitar 1,3 juta lulusan.
"Saat ini siswa SMK sudah melebihi siswa Sekolah Menengah Atas (SMA). Siswa SMK saat ini berjumlah 4,4 juta, sementara siswa SMA berjumlah 4,3 juta," katanya.
Mustaghfirin menilai permintaan pasar akan jumlah lulusan SMK sangat tinggi. Karenanya, kata Mustaghfirin, kementeriannya menganggarkan pembentukan 350 unit SMK baru pada 2016 mendatang.
(utd)