"Enggak ada hubungannya dengan ganti pejabat. Justru, kita ganti pejabat karena yang lama enggak bisa nyerap anggaran," kata Ahok, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (7/10) malam.
"Enggak dong, itu kalau sudah jadi APBD enggak konsep lagi. Tinggal eksekusi, jadi bukan karena ganti pejabat," ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Jakarta, Triwisaksana mengatakan penyebab rendahnya serapan APBD Jakarta akibat Ahok sering melakukan pergantian pejabat di Jakarta. Menurut Sani, panggilan Triwisaksana, pergantian tersebut membuat pembangunan di Jakarta menjadi terkendala.
Sementara itu, berdasarkan data Dirjen Bina Keuangan Daerah diketahui penyerapan anggaran DKI Jakarta menjadi yang terendah dengan serapan (19,39%). Bersamaan dengan empat provinsi lainnya, yaitu Papua (21,74%), Kalimantan Utara (23,7%), Papua Barat (28,86%) dan Sulawesi Tenggara (56,9%).