Komisi IV Bentuk Panja Guna Awasi Pemerintah Atasi Asap
Abi Sarwanto | CNN Indonesia
Kamis, 08 Okt 2015 16:49 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Komisi IV Viva Yoga Mauladi mengaku komisinya saat ini sudah membentuk panitia kerja (panja) perusakan lingkungan hidup sebagai langkah pengawasan terhadap kebakaran hutan dan lahan yang berdampak kabut asap.
"Kita sudah membuat panja tentang pengrusakan lingkungan hidup dan kita terus mem-follow up ini," ujar Viva di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (8/10).
Politikus Partai Amanat Nasional itu menjelaskan hasil dari panja adalah mendesak pemerintah agar melakukan langkah-langkah cepat dan solutif dalam mengatasi persoalan ini. Sebab, menurutnya saat ini sudah saatnya pemerintah menetapkan persoalan ini menjadi bencana nasional.
Panja Komisi IV juga berencana mengundang beberapa perusahaan-perusahaan yang lahannya terbakar setelah mendapat data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan untuk mengawasi tindaklanjut dari proses penegakan hukum yang sedang berjalan.
Saat ini Panja telah melakukan rapat dengar pendapat dengan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk meminta pandangan terhadap persoalan ini. Viva mengatakan akan memanggil pihak Kementerian LHK beserta kepala dinas tingkat provinsi yang daerahnya terkena dampak asap dan lahan ataupun hutannya terbakar.
Tidak menutup kemungkinan ke depan Panja akan bertransformasi menjadi panitia khusus (pansus) jika proses penanganan yang dilakukan pemerintah masih lambat. Viva mengaku sudah berkomunikasi dengan komisi II meski belum ada kesepakatan terkait hal ini.
"Kalau memungkinkan dalam bentuk pansus juga tidak masalah, kalau kemudian proses ini ke depan berlarut2-larut, karena ini sudah tiga bulan lebih, kan kasian 30 juta kena dampak, 30 ribu kena penyakit ISPA," kata Viva.
Viva yang mewakili DPR menginginkan agar kejadian bencana kabut asap dan kebakaran hutan tidak terulang lagi di masa depan. Sebab berdasarkan data yang ia miliki, 95 persen kebakaran hutan dilakukan dengan sengaja bukan karena alam.
Ihwal bantuan dari luar negeri menurutnya pemerintah seharusnya menerima tawaran yang ingin memberikan bantuan apa pun bentuknya. "Kalau bantuan dari yang terkena dampak kan bagus juga, tapi kalau bantuan jangan kecil, besar lebih bagus kan. Karena apa? Soal asap ini kan bicara teritorial negara. kita malu juga negara tetangga menganggap kita ini tidak serius," kata Viva.
Panitia kerja (panja) yang dipersiapkan Komisi II DPR mempertanyakan langkah pemerintah dalam menangani persoalan asap. Ketua Komisi II, Rambe Kamarulzaman, mengatakan komisinya akan mematangkan panja asap pada rapat pleno. Namun, hingga Rabu malam Rambe mengaku belum dapat berbicara banyak tentang panja asap.
"Belum ada pembicaraan lebih lanjut setelah keputusan Selasa kemarin," ujarnya melalui sambungan telepon, Rabu (7/10) malam. (bag)
"Kita sudah membuat panja tentang pengrusakan lingkungan hidup dan kita terus mem-follow up ini," ujar Viva di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (8/10).
Politikus Partai Amanat Nasional itu menjelaskan hasil dari panja adalah mendesak pemerintah agar melakukan langkah-langkah cepat dan solutif dalam mengatasi persoalan ini. Sebab, menurutnya saat ini sudah saatnya pemerintah menetapkan persoalan ini menjadi bencana nasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Panja Komisi IV juga berencana mengundang beberapa perusahaan-perusahaan yang lahannya terbakar setelah mendapat data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan untuk mengawasi tindaklanjut dari proses penegakan hukum yang sedang berjalan.
Saat ini Panja telah melakukan rapat dengar pendapat dengan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk meminta pandangan terhadap persoalan ini. Viva mengatakan akan memanggil pihak Kementerian LHK beserta kepala dinas tingkat provinsi yang daerahnya terkena dampak asap dan lahan ataupun hutannya terbakar.
Tidak menutup kemungkinan ke depan Panja akan bertransformasi menjadi panitia khusus (pansus) jika proses penanganan yang dilakukan pemerintah masih lambat. Viva mengaku sudah berkomunikasi dengan komisi II meski belum ada kesepakatan terkait hal ini.
"Kalau memungkinkan dalam bentuk pansus juga tidak masalah, kalau kemudian proses ini ke depan berlarut2-larut, karena ini sudah tiga bulan lebih, kan kasian 30 juta kena dampak, 30 ribu kena penyakit ISPA," kata Viva.
Lihat juga:Pantai Phuket Diselimuti Asap dari Indonesia |
Viva yang mewakili DPR menginginkan agar kejadian bencana kabut asap dan kebakaran hutan tidak terulang lagi di masa depan. Sebab berdasarkan data yang ia miliki, 95 persen kebakaran hutan dilakukan dengan sengaja bukan karena alam.
Ihwal bantuan dari luar negeri menurutnya pemerintah seharusnya menerima tawaran yang ingin memberikan bantuan apa pun bentuknya. "Kalau bantuan dari yang terkena dampak kan bagus juga, tapi kalau bantuan jangan kecil, besar lebih bagus kan. Karena apa? Soal asap ini kan bicara teritorial negara. kita malu juga negara tetangga menganggap kita ini tidak serius," kata Viva.
Panitia kerja (panja) yang dipersiapkan Komisi II DPR mempertanyakan langkah pemerintah dalam menangani persoalan asap. Ketua Komisi II, Rambe Kamarulzaman, mengatakan komisinya akan mematangkan panja asap pada rapat pleno. Namun, hingga Rabu malam Rambe mengaku belum dapat berbicara banyak tentang panja asap.
"Belum ada pembicaraan lebih lanjut setelah keputusan Selasa kemarin," ujarnya melalui sambungan telepon, Rabu (7/10) malam. (bag)
TOPIK TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK