Bareskrim Bakal Jemput Bos Kejahatan Siber di Bosnia

Jakarta, CNN Indonesia -- Penyidik Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim) akan segera menjemput tersangka otak kasus dugaan kejahatan siber (cyber Crime) di Bosnia.

Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Komisaris Besar Agung Setya, Sabtu (10/10), mengatakan penjemputan akan dilakukan pada 23 Oktober yang akan datang. Penjemputan itu akan dipimpin langsung oleh Direktur Brigadir Jenderal Bambang Waskito.

"Permintaan ekstradisi oleh Bareskrim kepada pemerintah Bosnia diberikan dan penyidik diminta menjemput pelaku atas nama Iliev Dimitar Nikolov," kata Agung lewat sambungan telepon.

Lihat juga: Hacker Serang Perusahaan Valuta Asing, FBI Turun Tangan

Dia mengungkapkan, modus yang digunakan tersangka adalah skimming atau penggandaan data ATM korban yang berada di Eropa. Data tersebut kemudian digunakan untuk menarik uang di Bali.

"Tersangka Iliev adalah pelaku utama. Dia dan komplotannya membuat Indonesia masuk ke dalam daftar negara yang dicurigai tempat membobol ATM," kata Agung.

Komplotan Iliev, kata Agung, telah ditangkap lebih dulu pada 7 Februari lalu. Mereka telah ditetapkan sebagai buronan kepolisian Eropa atau Europol karena telah merugikan banyak pihak di benua biru.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mencatat 300 kasus cyber crime yang diduga dilakukan oleh warga negara di Indonesia pada paruh pertama 2015.

Lihat juga: Di Amerika, Presiden China Bicara Soal Kejahatan Siber

Direktur Jenderal Imigrasi Ronny Sompie mengatakan, warga asing itu menggunakan Indonesia sebagai basis operasi untuk melakukan penipuan di luar negeri.

"Kami memang belum sampai tajam mendalami mengapa Indonesia bisa sampai dijadikan base-camp mereka. Tapi hal ini tentu tidak bisa kita biarkan," kata Ronny.

Dia juga menyatakan, selain pengawasan oleh petugas keimigrasian, diperlukan juga kerjasama masyarakat untuk mengungkap pelanggaran imigrasi seperti ini. Kendala yang dialami petugas selama ini, menurut Ronny, adalah minimnya informasi yang disampaikan masyarakat.

Dua bulan lalu, 48 warga asing ditangkap di Bali karena dugaan pelanggaran imigrasi. Puluhan warga China dan Taiwan itu juga diduga melakukan cyber crime.

Lihat juga: CIA Merekam Relasi Soekarno dan Militer yang Kian Rucing (5)

Khusus di Bali, kata Ronny, yang menjadi kendala adalah banyak masyarakat yang menyewakan rumahnya untuk dijadikan sumber pemasukan. Pemilik rumah tidak selalu melaporkan ketidaklengkapan dokumen ke petugas.

"Ada pidana Undang-undang Nomor 6 2012 tentang keimigrasian. Pasal 71 ancamannya penjara 3 bulan bagi setiap pemilik penginapan yang tidak melaporkan," kata Ronny. (pit)