Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay menyoroti implikasi diplomatiknya dari bantuan asing itu. “Penerimaan bantuan itu justru memperlihatkan bahwa pemerintah tidak bisa memadamkan kebakaran lahan dan hutan sendirian,” ujar Saleh kepada CNN Indonesia, Sabtu (10/10).
Saleh, yang komisinya antara lain bermitra kerja dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengatakan baru tahun ini pemerintah mau menerima bantuan asing. “Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, BNPB belum pernah menerima bantuan dari negara lain untuk masalah asap ini,” katanya. (Baca: Kabut Asap, RI Diminta Tak Gengsi Minta Bantuan Tetangga)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saleh meminta ke depannya pemerintah harus betul-betul berusaha keras melakukan antisipasi. Artinya, harus ada langkah konkrit yang dipersiapkan sebelum memasuki musim kemarau.
Saleh melanjutkan bahwa sejak awal DPR berharap pemerintah dapat mengatasi masalah kabut asap tanpa perlu melibatkan bantuan asing. Namun kabut asap justru meluas. “Tidak saja mengganggu masyarakat Indonesia tapi juga negara-negara tetangga,” ujarnya.
Dia mengakui kabut asap tahun ini memang jauh lebih merusak daripada tahun-tahun sebelumnya. Apalagi korban penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA sudah ribuan orang.
“Mungkin atas dasar itu pemerintah mengizinkan negara lain ikut memberikan bantuan,” kata Saleh.
Mengenai operasi bersama bantuan asing semua dikendalikan dalam satu komando di bawah BNPB, Saleh berharap kepala BNPB mampu memimpin seluruh kekuatan yang ada untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan. (obs)