Kontras: Bela Negara Tidak Harus Lewat Militer

Jakarta, CNN Indonesia -- Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar menyatakan pemerintah tidak perlu mengatur cara Warga Negara Indonesia (WNI) dalam hal bela negara. Menurutnya konsep bela negara dengan cara pendidikan militer merupakan pandangan sempit.

"Ini cara pandang gaya lama. Tidak kontekstual. Hanya didasari pada pandangan nasionalisme sempit saja," kata Haris, melalui pesan singkat kepada CNN Indonesia pada Senin (12/10).

Haris menjelaskan bela negara telah dilakukan WNI dengan berbagai cara sesuai dengan kemampuan warga. Adanya wacana penerapan bela negara justru menyebabkan pemborosan anggaran. Menurutnya, anggaran tersebut lebih baik digunakan untuk penataan institusi negara.

"Ketahuan bahwa mereka (pemerintah) nggak mengikuti perkembangan ekspresi bela negara yang ada selama ini. Itu watak dominasi dan pemborosan. Kan budgetnya bisa dipakai untuk kesejahteraan dan penataan institusi negara," ujarnya.

Lihat juga: Luhut: Bela Negara untuk Disiplinkan Anak Muda

Haris menjelaskan penerapan bela negara juga membuat kesan masyarakat yang menjadi masalah. Pandangan seperti itu, menurut Haris, akan membuat negara semakin mundur. "Kebijakan ini seolah-olah negara di dalam dirinya tidak ada masalah dan melihat masyarakat lah masalah. Ini kemunduran," kata Haris.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyatakan dalam sepuluh tahun ke depan pemerintah menargetkan setengah warga negara atau sekitar 100 juta warga sipil akan menyelesaikan program bela negara.

Kementerian Pertahanan berencana membuka program ini di 45 kabupaten dan kota, 19 Oktober mendatang, dengan program pembentukan kader pembina bela negara.

Lihat juga: Komisi I Pertanyakan Anggaran dan Aturan Bela Negara

Ryamizard mengatakan, Presiden Joko Widodo akan mencanangkan grand desain program bela negara yang akan menjadi acuan setiap lembaga negara maupun seluruh organisasi masyarakat. Ia berkata, bela negara bukanlah tanggung jawab Kemhan semata, karena ke depan rencananya, pemerintah daerahlah yang diminta meneruskan program tersebut.

(bag/bag)