Pemerintah Dinilai Lambat Antisipasi Aksi Pembakaran Gereja

Jakarta, CNN Indonesia -- Perwakilan Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika Sudarto menilai pemerintah selalu lambat dalam mengantisipasi aksi pembakaran gereja. Tidak heran jika selama 17 tahun terakhir, atas pasca reformasi terjadi insiden pembakaran sebanyak 1.000 lebih gereja di Indonesia.

Dengan adanya pengalaman kelam tersebut, Sudarto menilai sudah sepantasnya pemerintah Indonesia lebih responsif dalam menghadapi konflik yang mengatasnamakan agama saat ini.

Apalagi peristiwa di Aceh Singkil bukan pertama kali terjadi melainkan sudah pernah terjadi sekitar tiga hingga empat tahun silam.

Pilihan Redaksi PBNU: Pembakaran Gereja di Aceh Singkil Bukan Syariat Islam Beredar SMS Sesat, Kapolri Minta Warga Tidak Terprovokasi Pembakaran Gereja Capai 1.000 Kasus Pasca Reformasi

"Ada indikasi lambatnya respon pemerintah dalam menangani kasus seperti ini," katanya.

Sebagai catatan, pada Selasa (6/10) massa dari Pemuda Peduli Islam (PPI) menggelar unjuk rasa dan mendesak pemerintah daerah untuk segera membongkar gereja yang tidak memiliki izin.

Saat itu, PPI memberikan batas waktu hingga hari ini untuk membongkar dan jika tidak dipenuhi maka mereka akan melakukan pembongkaran sendiri.

Sayangnya saat kesepakatan antara pemerintah daerah dan para tokoh agama di Aceh Singkil telah ditandatangani dan disosialisasikan pada Senin (12/10), peristiwa pembongkaran paksa tetap terjadi hari ini. Namun untuk siapa pelaku pembakaran dan pembongkaran hingga kini belum jelas pelakunya.

"Setidaknya ada dua gereja yang dibakar massa, yaitu HKI dan satu gereja Katolik. Bahkan tindakan intoleran tersebut telah menimbulkan korban meninggal," ujar Ketua PGI Henriette Hutabarat-Lebang. (gen)