Peneliti dari Sajogyo Institute, sekaligus anggota Tim kerja perempuan dan tambang Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Siti Maimunah, mengatakan banyaknya lahan transmigrasi yang berubah karena pemerintah masih mengutamakan pendapatan ekonomi sedangkan wilayah transmigrasi tidak dipetakan dengan baik.
Dalam penelitian yang dilakukannya di Makroman, Siti menjelaskan warga yang telah melakukan transmigrasi sejak 1955 harus menerima dampak dari perusahaan tambang seperti kehilangan lahan dan rusaknya lahan pertanian karena banjir lumpur akibat aktivitas tambang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Siti menjelaskan sebelum tahun 2000 terdapat 1 izin tambang di Samarinda, tapi sesudah tahun 2000 terdapat 67 izin tambang. Pemerintah daerah pun dituding memberikan kontribusi dalam perizinan tersebut yang menyebkan industrialisasi di wilayah tersebut.
ADVERTISEMENT
Menurut Siti akibat industrialisasi ekonomi masyarakat setempat pun berubah. Dari awalnya bergantung kepada pertanian menjadi sesuatu yang lebih praktis.
"Ekonomi berbasis tanah (pertanian) jadi ekonomi berbasis tunai. Muncul industri lainnya seperti industi pabrik kimia dan industri otomotif," katanya.
Menurut Siti, apa yang terjadi di Makroman juga bisa terjadi di banyak wilayah transmigrasi lainnya. Pemerintah pun diminta bertindak untuk mengatasi hal tersebut. (utd)